Semarang, Aktual.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menelusuri kebenaran informasi, yang menyebutkan data kependudukan warga Indonesia berada di luar negeri.
“Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) bilang itu, menurut saya mesti dicek kebenarannya. Kalau seperti itu ya harus diurus, ‘mosok datane awake dhewe neng kono’,” kata Ganjar di Semarang, Jumat (7/10).
Terlebih, kata Ganjar, pada Undang-undang mengenai Kependudukan disusun, semua hal yang berkaitan dengan data kependudukan harus berada di Indonesia.
“Waktu kita (DPR) dulu susun itu, semua di Indonesia, bahkan kita bicara dengan intelijen dan semuanya di Indonesia, maka pada saat Mendagri menyampaikan ini (data kependudukan) di luar negeri dan masih dalam penguasaan pemenang kontrak.”
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku tidak mempermasalahkan jika aksesibilitas mengenai data kependudukan dipermudah, tapi tetap harus ada batasannya.
“Apakah tidak sebaiknya kita ‘ngecek’ dulu, pertimbangkan, dan berhati-hati dulu, mana data yang boleh dilihat dan mana yang boleh disimpan.”
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro mendesak Kemendagri segera menindaklanjuti informasi terkait data kependudukan Indonesia yang berada di luar negeri.
Menurut dia, permasalahan mengenai data kependudukan Indonesia di luar negeri ini menyangkut kewibawaan bangsa.
“Kalau (informasi) itu benar ya sangat disayangkan, yang namanya data kependudukan itu sangat krusial dari sisi keamanan, ini bahaya sekali apalagi kalau ‘dijebol’ pihak asing,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
