Yogyakarta, Aktual.com – Pakar Migrasi Internasional Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogyakarta Sukamdi, menyarankan pelatihan tenaga kerja migran sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan.
“Mengapa? Karena biaya paling besar dalam pengiriman migran adalah pelatihan, guna mempersiapkan tenaga kerja ke luar negeri. Seharusnya biaya ini tidak ditanggung oleh migran,” kata dia, Kamis (3/11).
Hal tersebut menurut Sukamdi merupakan satu hal yang kerap luput dari perhatian, dimana selama ini para TKI mengeluarkan biaya pelatihan untuk perusahaan penyalur tenaga kerja.
PSKK UGM bersama Asia Research Institute National University of Singapore yang melakukan penelitian Migrating Out of Poverty tahun 2013 lalu mengungkap, sebagian besar remitansi atau aliran uang TKI digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (35 persen) serta biaya pendidikan anak sebesar (26 persen).
Namun, alokasi tabungan bahkan investasi justru terhitung sangat minim lantaran gaji yang terpotong demi menutupi biaya pelatihan. Sebagai gambaran, papar Sukamdi, untuk melunasi hutang biaya pelatihan, seorang buruh migran setidaknya harus bekerja selama enam hingga delapan bulan agar dapat lunas. Jika dia bekerja dengan kontrak dua tahun, maka 1/3 waktu bekerja hanya untuk mengembalikan hutang biaya pelatihan.
“Tidak banyak keuntungan yang diperolehnya, terlebih untuk bisa keluar dari kemiskinan,” ujar Sukamdi.
Laporan: Nelson Nafis
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
Wisnu
