Jakarta, Aktual.com – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluhkan buruknya koordinasi yang dilakukan sejumlah kementerian dengan pemerintah provinsi dalam implementasi program dan kebijakan.
“Kalau departemen, kementerian langsung datang ke bupati/wali kota tanpa berkoordinasi dengan gubernur, maka ini melemahkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo saat hadir sebagai narasumber dalam acara Pembekalan Menteri Dalam Negeri kepada Pejabat Eselon I, II, III, dan IV Kemendagri dan BNPP di Jakarta, Senin (30/1).
Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, peran gubernur strategis karena mewakili pemerintahan pusat dan bertanggung jawab terhadap daerahnya.
Apabila ada kebijakan dari kementerian tertentu di daerah yang tidak dikomunikasikan dengan gubernur maka dia menilai hal tersebut sama saja artinya dengan melemahkan Menteri Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah.
“Kalau gubernur lemah, Mendagri juga lemah,” ujar Syahrul.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kerap kali mengingatkan kepada kementerian lain tentang pentingnya koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Bahkan, kata Tjahjo, dirinya juga telah menyampaikan surat secara terbuka dalam rapat kabinet, mengenai persoalan koordinasi itu.
“Kan ada grup WA (Whatsapp) sesama menteri, hal itu juga sudah saya sampaikan. Karena ada terjadi, membuat program nasional melibatkan TNI/Polri, tapi gubernurnya dicolek saja tidak,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menekankan pentingnya membangun tata kelola antara pemerintah pusat dengan daerah yang lebih efektif dan efisien guna mempercepat reformasi birokrasi dan perampingan birokrasi.
Menurut dia, program dan keputusan yang diimplementasikan harus sinergis mulai dari peraturan pemerintah hingga instruksi menteri.
*Ant
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
