Jakarta, Aktual.com – Indonesian Resources Studies (IRESS) meragukan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi terkait pembangunan kilang minyak.
Direktur IRESS, Marwan Batubara merasa penandatanganan MoU terkait pembangunan kilang, sudah lumrah terjadi. Dia mencatat sejak tahun 2007 hingga 2017 berulangkali adanya MoU namun berulangkali juga gagal merealisasikannya. Bahkan dia mencurigai ada pihak yang sengaja menghambat pembangunan kilang untuk tujuan tertentu.
“Saya catat MoU sejak tahun 2007 ketika pak Ari Soemarno menjadi Dirut Pertamina, sampai pak SBY lengser dari Presiden, tidak terbangun satupun, saya lihat glagat ini sama. Yang saya khwatirkan ada yang bermain,” ujar Marwan, Senin (6/3).
Menurutnya, untuk membangun kilang membutuhkan komitmen pemerintah dan kesediaan memberi kemudahan bagi investor.
“Itu nanti urusannya ke insentif fiscal dan bea masuk, nanti alasannya tidak ada aturan, pada ujungnya tidak jadi. Itu nanti trerkait masalah insentif semacam tax holiday, mereka minta 20 tahun, kita tak bisa penuhi, tapi kok negara lain bisa?” Herannya.
Maka dari itu, dia meminta komitmen dari pemerintah dan memandang pembangunan kilang bukan dilihat dari aspek ekonomi semata, namun hendaknya dilihat dari kepentingan ketahanan energi nasional.
Untuk diketahui, saat ini kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta Bopd, diperkirakan pada Tahun 2022-2023 akan meningkat menjadi lebih dari 2.2 juta Bopd. Padahal kapasitas kilang saat ini hanya 1.1 juta Bopd dan real operasi hanya 800 ribu Bopd .
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
