Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi politik dari AEPI, Salamuddin Daeng menyebut, kondisi Indonesia sepanjang tahun 2016 berhadapan dengan situasi ketimpangan ekonomi, keuangan dan ketimpangan pendapatan yang meningkat.
Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kebijakan ekonomi dan politik Indonesia yang terfokus pada upaya mengejar pertumbuhan, tapi hanya bertumpu pada pengembangan mega proyek infrastruktur.
“Sehingga, garis kebijakan pemerintah telah memicu konsentrasi sumber-sumber ekonomi seperti tanah, keuangan dan pendapatan pada sekelompok kecil orang saja,” cetus dia kepada Aktual.com, Rabu (15/3).
Bahkan, kata dia, ketimpangan pendapatan dan kekayaan berlangsung secara cepat. Baru-baru ini, Oxfam International merilis bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Karena kekayaan empat orang di negeri ini setara dengan 100 juts penduduk.
“Ini adalah sebuah kondisi yang sangat ekstrim tidak hanya akan memiliki implikasi ekonomi akan tetapi juga politik dan keamanan. Dan ketimpangan extrim ini tak pernah terjadi pada era sebelumnya,” cetus dia.
Menurut dia, di zaman Orde Baru malah lebih baik, karena masih ada strategi trickle down effect atau efek menetrs ke bawah. Waktu itu, strategi yang menuai kecaman karena dianggap penghinaan terhadap kemanusiaan. Bagaimana mungkin ratusan juta rakyat hanya mendapatkan tetesan dari kemakmuran?
Namun ternyata, kata dia, sejak era reformasi, terutama saat ini, yang konon dianggap sebagai anti tesa terhadap kebijakan pemerintahan Soeharto, ternyata ketimpangan ekonomi kian menjadi-jadi. Bahkan tetesan ke bawah pun sudah tertutup.
“Sebagian besar kekayaan negara, seperti tanah, keuangan dan pendapatan, terkonsentrasi dan mengalir ke atas. Itu kemana? yakni ke tangan asing dan segelintir taipan dan terus berputar di lingkungan mereka sendiri,” tegas Daeng.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
