Jakarta, Aktual.com – PT Pertamina Patra Niaga menyatakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap awak mobil tangki (AMT) yang berencana melakukan aksi mogok kerja di sejumlah daerah dan berpotensi menghambat distribusi BBM.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Rudy Permana mengatakan, AMT berasal dari Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P) yang bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga.
Mereka masing-masing PT Garda Utama Nasional, PT Ceria Utama Abadi, PT Absolute Service, PT Prima Perkasa Mandiri, PT Ardina Prima, dan PT Cahaya Andika Tamara.
“Kalau mereka bukan karyawan Pertamina Patra Niaga, bagaimana kami bisa mem-PHK mereka? Itu ‘clear’ dulu, karena hubungan kami tidak ada hubungan tenaga kerja di situ. Mereka ini sebetulnya adalah pekerja dari perusahaan pemborongan tadi,” kata Rudy di Jakarta, Senin (19/6).
Ia menjelaskan, jika dinilai melakukan PHK secara sepihak, tindakan tersebut bukan berasal dari Pertamina Patra Niaga, melainkan perusahaan 4P yang tidak meloloskan AMT sebagai karyawan tetap mereka.
AMT yang berada di bawah perusahaan 4P tersebut tidak memenuhi standar kinerja yang diinginkan untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
Di sisi lain, AMT yang diangkat menjadi karyawan tetap 4P harus diseleksi dan dinyatakan memenuhi proses perekrutan, salah satunya tingkat kehadiran 100 persen selama masa evaluasi tiga bulan.
“Seandainya mereka lolos masa evaluasi, kinerja mereka juga jauh di bawah apa yang diminta, misalnya satu bulan diminta 20 hari kerja, mereka hanya masuk lima sampai enam hari. Ini kalau kita lihat tidak mememenuhi syarat,” kata Rudy.
Rudy menyesalkan rencana aksi mogok nasional oleh 350 orang mantan karyawan PT Garda Utama Nasional yang tergabung dalam FBTPI karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Aksi ini bertujan menghambat pasokan BBM nasional menjelang Lebaran 2017.
Namun, ia menjamin kelancaran distribusi BBM menjelang Lebaran 2017 dengan rasio ketersediaan AMT yang dinilai aman, yakni 1.650 orang bertugas di Terminal BBM Plumpang, padahal rasio yang dibutuhkan untuk distribusi hanya 1.200 orang.
“Ada kelebihan suplai tenaga kerja pemborong ini kurang lebih 400 orang. Ya itu memang proses seleksinya juga mereka yang lakukan, saat ini 100 persen rasio terpenuhi dan tidak ada masalah,” kata dia.
Selain itu, jaminan kelancaran operasional distribusi BBM meliputi Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. (ant)
Artikel ini ditulis oleh:
