Jakarta, Aktual.com – Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyindir rencana pemerintah yang ingin memakai dana haji sebagai dana pembangunan infrastruktur negara. Slamet menyebut rencana tersebut sebagai hal yang memalukan.
Pasalnya, sebagian dana haji tersebut berasal dari para kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibekukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Uang jamaah haji yang ada sekitar Rp90 triliun itu yang mau dipakai pemerintah, itu ada uang jamaah HTI. Banyak anggota dan kader HTI yang sudah menyetorkan dana haji,” kata Slamet saat berorasi dalam Aksi 287, di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).
Oleh karenanya, ia pun menyebut rencana tersebut sebagai rencana yang memalukan, karena pemerintah melakukan standar ganda terhadap HTI. Di satu sisi, jelasnya, pemerintah memanfaatkan dana haji yang sebagian berasal dari HTI, namun pada sisi lain pemerintah justru menindas HTI dan kader-kadernya melalui Perppu 2/2017.
“Lucunya, uangnya dipake, orangnya ditindas, organisasinya dibubarkan. Mau uangnya, orangnya dizalimi,” celetuk Slamet.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin tabungan haji yang nilainya sangat besar, karena lamanya pemberangkatan jamaah, agar dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan yang menguntungkan, salah satunya infrastuktur.
“Mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan yang aman-aman ini, jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Ya saya kira itu,” kata Jokowi.
Jokowi mengambil contoh dana tabungan haji warga Malaysia yang dikelola Tabung Haji, yang menggunakan sebagian dana untuk pembangunan infrastuktur. Dana haji yang disetor ke Kemenag per awal 2017 senilai Rp170 triliun. Dana ini akan dikelola oleh BPKH.
Laporan Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
