Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta untuk mengusut polemik pengiriman senjata untuk Brimob Polri. Bahkan, lanjutnya, perusahaan swasta sebagai pengimpor, PT Mustika Duta Mas harus muncul ke publik.
“PT Mustika Duta Mas itu siapa pemiliknya. Kenapa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Kenapa dia bisa lelang dan sebagainya. Menurut saya memang harus ada kejelasan,” kata Nasir di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Menurutnya, persoalan ini perlu dijelaskan kepada publik. Sebab jika tidak, maka akan menjadi polemik tersendiri di masyarakat dan akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Polri.
“Ini kan bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Jadi menurut saya perlu untuk menyatakan kepada publik bahwa kami patut untuk dipercaya,” ujar Nasir.
“Tanpa ada transparansi dan akuntabiltas, publik sepertinya tidak bisa begitu mempercayai soal impor senjata yang akan dipergunakan oleh Kepolisian,” sambung dia.
Nasir menyatakan akan menanyakan terkait status PT Mustika Duta Mas saat Komisi III rapat kerja bersama Kapolri.
“Kita konfirmasi soal perusahaan yang katanya alamatnya itu belum diketahui. Kemudian juga orang-orangnya. Saya pikir tidak ada jalan lain selain harus disampaikan secara transparan,” tutur Nasir.
Masyarakat harus diyakinkan bahwa senjata yang diimpor dari Bulgaria itu benar-benar akan digunakan oleh Polri, bukan untuk kelompok lain yang pertanggungjawabannya tidak diatur dalam perundang-undangan.
“Artinya bukan untuk orang lain. Karena kalau itu yang terjadi, artinya ini memang ada yang tidak beres dalam manajemen pembelian senjata di negeri ini,” kata Nasir.
Diketahui, pesawat asal negara Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/9) pekan lalu.
Pesawat tersebut diketahui mengangkut senjata yang diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Senjata berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) itu berjumlah 280 pucuk serta ribuan butir peluru.
Saat ini senjata-senjata tersebut tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jawa Barat karena belum mendapat izin dari BAIS TNI.
(Reporter: Fadlan Butho)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
