Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa dalam rapat pimpinan dewan disepakati untuk melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi terkait pembahasan rencana Undang-Undang APBN 2018.
“Dalam Rapim kami juga memutuskan akan adanya rapat konsultasi dengan presiden selama pengesahan APBN. Kemunkinan besar pengesahan APBN ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober kurang lebih 13 hari dari sekarang dan kami sudah mengirim surat tadi kepada presiden,” kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, ditulis Jumat (13/10).
“Karena ada beberapa hal terkait APBN kita ini yang harus dibicarakan dengan presiden dalam rangka memperlancar proses pembahasan menuju paripurna pengesahan UU APBN,” tambahnya.
Masih dikatakan Fahri, dalam waktu dekat ini paripurna DPR juga akan mengambil keputusan terkait dengan isu Perppu UU Ormas, namun ia menegaskan jika rapat konsultasi hanya sebatas pembahasan APBN 2018 saja.
“kita juga tau ada isu ormas ya, tapi konsultasi kami dengan presiden tadi diputuskan akan lebih banyak soal terkait pengesahan APBN 2018,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan dalam rapat konsultasi nanti semakin membuat kerjasama antar pemerintah dan DPR RI yang telah terbangun lama berjalan tetap semakin baik.
“kita ingin menghimbau sebetulnya, agar kerjasama pemerintah dengan DPR yang sudah terbentuk, terbangun selama ini berjalan tetap seperti biasa, secara positif, semakin baik ya. Kita ingin memperbaiki atau memperkuat fungsi-fungsi kelembagaan negara lain yang ada, dan dalam rangka itulah nanti rapat kerja atau rapat konsultasi dengan presiden kita lakukan,” pungkas politikus PKS itu.
(Reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
