Denpasar, Aktual.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi evaluasi status awas Gunung Agung. Evaluasi pun tengah dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Maritim di Jakarta.
Kepala Pusat Data dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menampik jika kementerian di bawah komando Luhut Binsar Panjaitan itu mengintervensi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam hal penentuan status Gunung Agung.
Menurutnya, diambilnya peran evaluasi oleh Kementerian Koordinator Maritim oleh karena status awas Gunung Agung berimplikasi pada sektor pariwisata di Pulau Dewata.”Karena menyangkut sektor pariwisata yang menjadi kewenangan dari Kemenko Maritim. Bali ada destinasi utama Indonesia,” terang Sutopo, Kamis (26/10).
Selain itu, Sutopo tak menampik jika status awas Gunung Agung juga bisa berakibat pada persiapan pertemuan IMF dan World Bank yang akan digelar di Bali pada tahun depan. “Selain itu, Menko Maritim juga menyiapkan Bali untuk pertemuan IMF dan World Bank 2018 di Bali,” katanya.
Pada kesempatan itu Sutopo juga mengklarifikasi pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengungsi Gunung Agung dikembalikan ke daerah asalnya agar roda ekonomi dapat berputar kembali.
“Menko Maritim tidak memerintahkan pengungsi pulang dan menekan PVMBG menurunkan status Gunung Agung. Yang benar, Menko Maritim memerintahkan agar PVMBG mengevaluasi status Gunung Agung menyesuaikan data terkini,” jelas Sutopo.
Menurutnya, hal itu wajar dilakukan mengingat aktivitas gunung setinggi 3.142 mdpl itu menunjukkan penurunan. Di samping itu, dampak ekonomi saat Gunung Agung awas sangat besar.
“Dampak ekonomi imbas Gunung Agung awas sangat besar. Pariwisata Bali turun 40 persen. Selain itu pembangunan terhenti,” tuturnya.
Laporan Bobby Andalan, Bali
Artikel ini ditulis oleh:
