Jakarta, Aktual.com – Ekonom Senior, Faisal Basri mengkhwatirkan kebijakan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang secara ‘membabibuta’ melakukan holdingisasi terhadap berbagai sektor BUMN.
Menurut Faisal, sangat tidak tepat kalau pembentukan holding hanya untuk meningkatkan nilai aset agar mendapatkan pinjaman utang yang lebih besar.
Lagipula ujarnya, tidak semua perusahaan yang layak atau strategis untuk diholdingkan, terbukti beberapa perusahaan yang diholdingkan sebelumnya menemukan kegagalan.
“Hoding dianggap sebagai muara semua solusi, itu tidak benar. Tidak semua perusahaan yang cocok utuk diholdingkan, banyak contoh kegagalan dari holding,” kata dia di Jakarta, ditulis Rabu (29/11).
Menurut Faisal, Menteri Rini harus melakukan analisa dengan baik dalam mengambil tindakan, sehingga kebijakan yang diputuskan, dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi publik.
Harus menjadi perhatian tegas Faisal, selama Rini menjabat sebagai Menteri BUMN atau selama masa pemerintahan Jokowi, deviden BUMN untuk negara terus menurun, bahkan jauh lebih besar penerimaan negara dari cukai rokok.
“Selama era pak Jokowi, deviden BUMN pada negara kian turun. Ironisnya cukai rokok jauh lebih besar dari deviden BUMN. Deviden itu nggak sampai separoh dari cukai rokok yang sudah mendekati Rp 150 Triliun,” pungkas dia.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
