Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menyiapkan skema peremajaan perkebunan karet rakyat serta bekerja sama dengan asosiasi pengusaha karet untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas perkebunan karet rakyat.
“Dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunan karet, juga mengutamakan kesejahteraan petani karet itu sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (30/11).
Rapat koordinasi membahas perkebunan karet rakyat ini dihadiri perwakilan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz Pane, serta perwakilan asosiasi dan kementerian/lembaga terkait.
Untuk mendukung peremajaan ini, Darmin menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat.
Beberapa faktor penunjang dari program ini, antara lain, ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme dalam pembersihan lahan (land clearing), skema keterlibatan pihak swasta, serta standardisasi pembiayaan.
Darmin juga mengingatkan pentingnya konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan Cess untuk peremajaan karet rakyat.
Menurut dia, kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah karena tetap memerlukan dukungan banyak pihak guna mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan.
Selain itu, dalam implementasinya, konsolidasi lahan masih mengalami beberapa kendala signifikan, antara lain, tingkat partisipatif yang rendah.
Untuk itu, Pemerintah telah menyiapkan opsi untuk masalah konsolidasi lahan di Indonesia, yaitu implementasi konsep FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority) dan BOT (Build, Operate, Transfer).
Konsep FELCRA bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara memberi bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif seperti yang diterapkan di Malaysia.
Konsep ini cocok dilakukan di Indonesia karena banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan yang berakibat pada rendahnya pendapatan.
Sementara itu, konsep BOT menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti yang diterapkan di Tiongkok.
Dalam teknis pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan bertindak sebagai pengelola dana Cess.
BPDP akan mendapat dukungan berbagai instansi, seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah, serta industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam.
Dalam kesempatan yang sama, para pengusaha karet yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Karet Indonesia menyepakati untuk menjalankan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat secara konsisten dan berkesinambungan.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
