Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi meminta rencana pemerintah membeli hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (FI) sebesar 40 persen, harus menguntungkan bagi negara.
“Artinya, harga 40 persen PI Rio Tinto atau diperkirakan setara 36,14 persen saham divestasi FI, harus tetap mengacu perhitungan aset dan cadangan FI hingga 2021 saat kontrak karya berakhir,” katanya di Jakarta, Minggu (24/12).
Menurut Fahmy, rencana pemerintah membeli 40 persen PI Rio Tinto merupakan terobosan menuntaskan divestasi 51 persen saham FI yang terancam buntu.
Fahmy mengatakan harga pembelian 40 persen PI Rio Tinto mestinya lebih murah daripada harga saham divestasi FI, karena statusnya saat dibeli masih dalam bentuk PI, yang belum dikonversi ke saham.
“Penggunaan skema divestasi 51 persen saham Freeport melalui akuisisi 40 persen PI Rio Tinto merupakan keputusan tepat dan strategis. Keputusan itu tidak hanya akan memuluskan proses divestasi 51 persen saham FI, tetapi juga mendapatkan harga divestasi saham yang lebih murah,” ujarnya.
Fahmy menambahkan dengan kepemilikan 36,14 persen saham divestasi FI pascapembelian 40 persen PI Rio Tinto, maka total saham Pemerintah Indonesia menjadi sebesar 45,78 persen.
Pemerintah masih membutuhkan 5,22 persen untuk menggenapkan menjadi 51 persen saham divestasi Freeport Indonesia.
“Dengan sisa hanya 5,22 persen saham, maka mestinya proses divestasinya relatif lebih mudah dan cepat. Harga 5,22 persen saham itu tetap mengacu basis tahun 2021 saat pengakhiran kontrak karya,” tuturnya.
Untuk selanjutnya, perhitungan sisa harga saham divestasi Freeport Indonesia sebesar 5,22 persen dilakukan oleh konsultan independen dari FI dan PT Inalum (Persero), yang ditunjuk Kementerian BUMN melakukan divestasi saham Freeport.
“Kalau kedua pihak sudah menyepakati skema divestasi itu dan penetapan sisa harga saham sebesar 5,22 persen, pada saat itulah Indonesia akan menguasai mayoritas 51 persen saham Freeport, sebagai sejarah setelah 50 tahun penambangan Freeport di Indonesia,” ucapnya.
Dengan kepemilikan saham mayoritas, lanjut Fahmy, Pemerintah Indonesia bisa mengelola pertambangan Freeport bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti amanah UUD 1945.
Tim Perunding Pemerintah Indonsia yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM, memutuskan akan membeli PI Rio Tinto, yang ada di FI, sebanyak 40 persen.
Rio Tinto, perusahaan tambang Australia, selama ini telah membiayai operasi penambangan Freeport di Grassberg, Tembagapura, Papua pada 1990-an. Sebagai kompensasi pendanaan tersebut, Rio Tinto mendapat PI sebesar 40 persen, yang diperhitungan dari produksi FI. PI tidak punya hak suara dan tidak berhak memperoleh pembagian deviden. Namun, berdasarkan perjanjian, 40 persen PI Rio Tinto dapat dikonversi menjadi saham FI pada 2022.
Rio Tinto sudah menyatakan kesediaannya menjual PI-nya di FI itu kepada Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari skema divestasi 51 persen saham Freeport.
Skema divestasi itu juga sudah disepakati dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport, sehingga pemerintah dan Rio Tinto melanjutkan perundingan terkait penetapan harga 40 persen hak pertisipasi itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
