Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Laode M Syarif, Juru Bicara KPK Febri Diansyah serta Penasihat KPK Budi Santoso, Tsani Annafari, dan Sarwono Sutikno, saat menggelar konferensi pers Kinerja KPK tahun 2017 di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (27/12/2017). KPK berhasil menyelamatkan Rp 2,67 triliun uang negara dari upaya pencegahan. Salah satunya berasal dari laporan gratifikasi yang berhasil menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 114 miliar. AKTUAL/Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap perlu memeriksa kebenaran studi Greenomics Indonesia soal dugaan banyaknya pemberian lahan hutan kepada pengusaha oleh Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kuhutahan 2009-2014.
Berdasarkan data studi Greenomics, disebutkan Ketua MPR itu telah mengeluarkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu, dengan luas 1,64 juta hektare.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, hasil studi Greenomics sangat janggal sehingga KPK perlu menindaklanjuti temuan tersebut.
“Lebih baik ini harus diambil KPK sebagai pintu masuk dalam penyidikan atas dugaan korupsi perizinan,” kata Uchok saat dihubungi, Jumat (23/3).
Selain itu, ia juga mendesak Presiden Joko Widodo melakukan moratorium atas semua perizinan kepada para pelaku bisnis selama ini. Sehingga, presiden bisa mengevaluasi pihakana yang berhak menerima izin lahan.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS