Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3). Dalam pidatonya yang diberi judul "Kami Pelayan Rakyat" tersebut, Bamsoet menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya soal UUM3 yang masih belum menemukan titik temu dengan Pemerintah, sejumlah pengungkapan kasus Narkoba dan makin gencarnya "hoax" yang menyebar melalui Media Sosial. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Parlemen menilai perlu dan mendukung bila ada sebuah kebijakan yang mengatur adanya aturan tarif pajak bagi belanja online milik asing. Hal itu demi melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, Komisi VI DPR dan Komisi XI DPR perlu menangani isu ini. Yakni dengan mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan (Kemendag), bersama dengan Kementerian Keuangan untuk mengkaji aturan tarif pajak bagi belanja online asing.

“Bagaimanapun kita harus mengupayakan perlindungan UMKM dan menahan laju pedagang online asing,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Rabu (18/4).

Dikatakan dia, sebagai anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tarif pajak yang ditetapkan harus wajar.

Di sisi lain, Politikus Golkar itu juga meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar dapat mengatur strategi untuk mendorong UMKM ke pasar ekspor. Hal ini harus dilakukan utamanya melalui pemanfaatan teknologi online. “Mengingat kegiatan belanja melalui online semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia,” kata Bamsoet.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang