Jakarta, Aktual.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Melalui Komisi Ekonomi mengeluarkan hasil kajian dan rekomendasi terkait situasi melemahnya nilai tukar rupiah akhir-akhir ini.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, PB HMI MPO memaparkan, hingga akhir pekan pertama September 2018, rupiah terus mengalami tekanan bahkan hingga mencapai titik terendah sejak 1998.
Meski sempat menguat tipis, Bank Indonesia (BI) mencatat kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) berada di posisi Rp 14.884 per Dolar AS. Sementara Bloomberg mencatat rupiah berada di posisi Rp 14.820 per Dolar AS.
Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro menyatakan, tren pelemahan rupiah ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2018 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2018 menyusul penguatan ekonomi Amerika Serikat.
“Tren ini mengkhawatirkan masyarakat Indonesia mengingat tingginya ketergantungan impor pangan Indonesia, potensi risiko likuiditas yang disebabkan oleh pelarian modal (capital flight) dan besarnya porsi kepemilikan asing di surat utang pemerintah,” katanya.
Selain itu beberapa faktor eksternal yang turut andil dalam memberikan tekanan pada rupiah antara lain kebijakan kenaikan suku bunga acuan Fed Rate, ketidakpastian harga minyak menyusul gejolak politik Timur Tengah, potensi efek sistemik krisis beberapa negara berkembang seperti Turki dan Argentina, serta terjadinya proteksionisme beberapa negara menyusul perang dagang AS-Cina.
Dari dalam negeri sendiri defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan dan lemahnya fundamental perekonomian nasional turut memperparah keadaan. Defisit neraca perdagangan tercatat sebesar 2,03 miliar dolar AS pada Juli 2018 sedangkan defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 3% dari total PDB atau sebesar 8 miliar dolar AS hingga kuartal II 2018.
Zuhad Aji menilai, jika dibiarkan, hal ini akan berdampak pada harga pangan, khususnya komoditas pangan impor.
“Dan akan menggerus daya beli masyarakat di sektor pangan. Padahal konsumsi pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat,” jelasnya.
ke halaman selanjutnya Enam Langkah Pemerintah
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
