Jakarta, Aktual.com – Pasar merespon negatif hasil RUPSLB yang diadakan di Hotel Borobudur dan akan menjadi acuan serta langkah pengembangan salah satu BUMN terkaya di Indonesia yakni PT Aneka Tambang Tbk.
Banyaknya permasalahan yang timbul sejak BUMN yang dinahkodai oleh Arie Prabowo Ariotedjo, dimulai dengan gagalnya dilaksanakan commissioning Proyek Smelter Ferronickel di Halmahera Timur, Power Plant Proyek Halmahera Timur, dan 2 kali terjadinya fraud di UBPLM Pulo Gadung dan banyak lagi permasalahan yang tidak kunjung diselesesaikan.
Dua kasus Besar di LM Pulo Gadung berpotensi mengurangi kepercayaan pelaku Pasar Saham JSX yang menarik investasinya terhadap emiten dengan kode ANTM ini.
Arie Prabowo Ariotedjo dianggap sebagian pengamat ekonomi dan pertambangan telah gagal dalam memimpin BUMN besar ini.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN seharusnya bijak dan memahami keinginan pasar yang menginginkan pergantian Dewan Direksi yang lebih cakap dalam menahkodai perusahaan pengelola mineral terbesar di Indonesia ini.
Kondisi ini diperparah dengan tidak kompetennya Direktur Utama ANTM dan terkesan otoriternya Direktur Utama Holding Industri Pertambangan, Budi Gunawan Sadikin (BGS) dalam mengambil kebijakan pergantian direksi anak usaha Holding Industri Pertambangan ini.
Salah satu lembaga pemerhati pertambangan, menyebutkan bahwa BGS juga dalam proses pemeriksaan terkait penunjukkan Financial Advisor (FA) asing dalam hal perhitungan pembelian saham PT Freeport Indonesia dan penunjukkan sindikasi pinjaman bank yang membebani PT Inalum sebagai Holding Industri Pertambangan (HIP) lebih dari 58 Triliun rupiah.
BGS dinilai sebagian pengamat ekonomi dan pertambangan terlalu berani menerima pinjaman sindikasi Bank Asing dengan interest bervariasi antara 6,2% sd 6,8% per tahun dengan tenor beragam antara 10-20 tahun. Info dari internal KPK tidak menampik adanya pengaduan masyarakat terkait adanya upaya “menilap” uang negara melalui transaksi ini.
Saat ini perusahaan plat merah pertambangan ini juga sedang menghadapi gugatan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi pembelian emas batangan di salah satu cabang LM Antam. Sumber terpercaya yang sedang menangani kasus ini menyebutkan bahwa ada potensi kerugian yang dapat mengurangi profit tahun 2018 BUMN tambang ini hampir 500 miliar.
Beberapa pemegang saham publik dalam sesi tanya jawab pada RUPSLB ANTM mempertanyakan langkah strategis apa yang akan diambil manajemen ANTM dalam menyelesaikan permasalahan yang menggrogoti Perusahaan Plat Merah pertambangan ini.
Sebelum RUPSLB dilaksanakan, banyak Rumor yang beredar, dimana adanya dugaan “conflict of interest” dalam pengambilan keputusan oleh Deputi Menteri Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno yang merangkap sebagai Komisaris Utama Holding Industri Pertambangan (Inalum).
Dikatakan oleh internal Inalum bahwa Fajar Harry Sampurno kewalahan menghadapi tingkah pola dari Dirut Antam (Arie Prabowo Ariotedjo) yang tidak profesional dalam memimpin perusahaan. Arie, begitu panggilan akrab jebolan Medco ini, mengaku memiliki kedekatan dengan beberapa pemimpin partai politik yang sedang berkuasa saat ini, salah satunya mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.
ANTAM sebagai pemegang cadangan mineral negara, diharapkan banyak pihak dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan mineral negara sesuai harapan Presiden Jokowi. Namun harapan ini belum bisa diwujudkan karena jeleknya pengelolaan perusahaan dan adanya dugaan agenda-agenda partai politik yang mempengaruhi BUMN tambang emas nomor dua terbesar setelah Freeport Indonesia.
Berbagai lembaga pemerhati pertambangan mengharapkan pemerintah Jokowi-JK dapat memberikan perhatian khusus terhadap BUMN penghasil ferro nickel dan grade alumina terbesar di Indonesia ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
