Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan bahwa isu Penundaan Pemilu 2024 bukan hanya sekedar halusinasi. Hal ini dibuktikan Pangi setelah munculnya surat dari Menkopolhukam kepada KPU terkait isu pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon pejabat (PJ) kepala daerah.
“Ini bukan halusinasi, bukan wacana. Ini persoalan serius,” kata Pangi dalam dialog Aktual pada Jum’at (18/3) sore.
Spontan, Pangi pun mempertanyakan apa agenda dari surat tersebut. Menurutnya Kemenkopolhukam semestinya tak perlu membuat rapat koordinasi dengan KPU untuk sekedar menanggapi hal tersebut.
“Untuk menyamakan persepsi atau membahas semua isu yang ada terkait isu Penundaan. Ngapain ada surat ini?,” tanya dia.
Karena itu, bagi Pangi, ada yang agak aneh dengan hal tersebut. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD pernah bilang tidak akan ikut-ikutan soal Penundaan pemilu.
“Jangan-jangan Menkopolhukam (Mahfud MD) juga tidak tahu (surat diatas). Toh, penyelenggaraan pemilu sudah ditetapkan 14 Februari. Masa dibahas isu penundaan di Menkopolhukam.”
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun menegaskan pembatasan masa presiden itu penting sekali. Karna salah satu pembeda negara demokratis dengan otoritarian, ada pada konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penyelenggaraan pemilu secara teratur.
“Semakin lama kekuasaan, maka oligarki akan makin kuat. KKN juga kuat. Agenda-agenda ini siapa dalangnya?” ujarnya.
Menurut Pangi, selalu ada pilihan bagi bangsa ini. Tetapi yang harus dipilih adalah keinginan mewariskan tradisi politik modern kepada anak cucu bangsa.
“Dan yang harus dilakukan saat ini adalah menggelorakan semangat perlawanan sipil atas kesewenangan (pemaksaan tiga periode) ini,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dede Eka Nurdiansyah
