Jakarta, Aktual.co —Saat ini, ada berbagai masalah krusial yang dihadapi Irak. Dalam sisi ekonomi, merosotnya harga minyak dunia sampai ke titik terendah tahun-tahun terakhir ini sangat merugikan Irak. Hal ini karena minyak bumi adakah komoditi andalan Irak untuk menghidupkan ekonominya. Ekspor minyak juga merupakan mayoritas penyumbang devisa bagi Irak. Sesudah negeri ini hancur lebur akibat perang, Irak butuh anggaran besar untuk membangun kembali infrastrukturnya.
Masalah krusial kedua, kali ini di bidang politik, adalah belum mantapnya dan belum stabilnya kehidupan politik Irak. Pembagian kekuasaan di pemerintahan Irak pasca-invasi AS –antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi—masih butuh proses panjang untuk mencapai kestabilan. Pola hubungan yang sarat kepentingan itu harus dikelola dengan hati-hati.
Tujuannya adalah untuk menghindari gesekan yang bisa berdampak pada konflik terbuka dan kekerasan, yang berkelanjutan dan memakan banyak korban di lapangan. Harus diakui, ada usaha tulus dari para politisi dari berbagai kubu untuk mencapai rekonsiliasi. Pada 2014, parlemen Irak menyetujui pembagian kekuasaan di pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haidar al-Abadi. Abadi berasal dari Partai Dawa, partai Islamis Syiah yang sebelumnya dipimpin PM Nouri al-Maliki. Langkah inklusi politik ini, yang mencoba merangkul berbagai kelompok yang bersaing dan berseteru di Irak, cukup membesarkan hati.
Hal itu khususnya menjadi penting ketika pasukan Irak masih berjuang melawan kelompok radikal Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Milisi ISIS sampai saat ini masih bercokol di wilayah Irak dan menguasai wilayah yang sangat luas di baratlaut, terutama yang berbatasan dengan Suriah. Sulit meredam agresivitas militer ISIS, jika di antara kubu Syiah, Sunni, dan Kurdi Irak masih sibuk berkonflik sendiri.
Sebelum tercapai kompromi, selama berminggu-minggu dua posisi menteri kunci di kabinet Irak –Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri—tetap belum terisi. Para pengamat politik pada awalnya merasa was-was, apakah para politisi Syiah, Sunni dan Kurdi akan mampu berkompromi pada pos-pos keamanan yang sangat penting ini. Untunglah, para politisi Irak ternyata masih sanggup berkompromi, dan dua jabatan kosong itu akhirnya terisi pada Oktober 2014.
