Yogyakarta, aktual.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi polemik keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia. Haedar menyebut negara harus bersikap konsisten sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, ajang internasional apapun, termasuk gelaran turnamen sepak bola semestinya sejalan antara penyelenggaraan dengan ideologi politik negara tuan rumahnya.
“Baik sepak bola maupun urusan-urusan lain, itu harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara,” kata Haedar di Yogyakarta, Selasa (14/3) kemarin.
Haedar pun menegaskan jika negara memiliki perspektif tertentu terhadap sebuah ideologi politik, maka urusan lain semestinya bisa menyesuaikan.
“Sejauh negara itu masih punya kebijakan antiimperialisme, antikolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan. Akibat tidak menyesuaikan, lalu terjadi masalah,” jelasnya seperti dikutip dari situs Muhammadiyah.
Hampir senada, Ketua bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Sudarnoto Abdul Hakim juga menyatakan kehadiran timnas Israel cukup sensitif lantaran masih terjadinya represi yang dilakukan oleh negara tersebut kepada rakyat Palestina.
“Pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI seharusnya mencontoh Presiden Sukarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games tahun 1962, karena Israel adalah penjajah. Meskipun harus keluar dari IOC, akan tetapi dengan penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut keamanan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 merupakan domain atau urusan pemerintah RI. Erick menegaskan jika PSSI hanya berfokus dalam penyelenggaraan acara. Menjawab pernyataan Erick, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang menuai pro-kontra sudah diantisipasi Pemerintah RI.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
