Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan, mengingat masih banyak daerah yang kekurangan tenaga medis.
“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” ungkap Muhadjir, di Jakarta, Selasa (15/8/2023), saat memberikan sambutan dalam acara Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023 yang digelar oleh Kementerian Kesehatan.
Menurut Muhadjir, persoalan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan ada tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang perlu menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan, yaitu kualitas pemberdayaan dan pelayanan, kuantitas atau jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan, serta pemerataan yang merata di seluruh daerah.
Dari ketiga indikator tersebut, pemerataan dianggap sebagai isu sentral. Muhadjir mengetahui bahwa banyak dokter lebih memilih bekerja di kota daripada di daerah terpencil.
Dalam hal ini, Muhadjir mendukung wacana Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang bersangkutan. Sehingga dapat terkendali,” kata Muhadjir.
Saat ini, Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 Puskesmas, 24.808 Puskesmas Pembantu di mana tiap Puskesmas Pembantu memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 atau 34,76 persen.
Selain itu, terdapat 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, jumlah ini masih dianggap perlu ditingkatkan, termasuk jumlah tenaga kesehatan yang beroperasi di dalamnya.
Artikel ini ditulis oleh:
