Jakarta, aktual.com – Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pejabat atau menteri yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 sebaiknya mengundurkan diri dari posisi mereka. Meskipun demikian, dia mencatat bahwa aturan memungkinkan mereka untuk mengajukan cuti.
“Kalau menurut saya demikian (mundur) ya, karena bagaimanapun juga menteri itu kan pembantunya presiden yang ketika dulu diminta itu kerjanya penuh waktu, full gitu, karena kalau nanti lebih sibuk ngurusin pencalonan, ngurusin kampanye, jadi enggak maksimal membantu pemerintahnya,” kata Khoirunnisa di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Khoirunnisa menjelaskan bahwa periode setelah proses pendaftaran dan penetapan calon akan menjadi periode krusial bagi para menteri tersebut. Dia menyatakan bahwa kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2024.
“Ya memang nggak ada aturan yang harus mundur ya, aturannya cuma cuti, tapi sekarang yang jadi persoalan ini kita kan belum masuk masa kampanye kan, masa kampanye masih bulan November, jadi waktu-waktu sekarang yang justru krusial, kalau sudah masa kampanye mereka harus cuti, kalau sekarang bisa berdalih ini belum masa kampanye,” paparnya.
Selanjutnya, Khoirunnisa mengusulkan agar Bawaslu mengambil langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan pengawasannya terhadap para menteri dan pejabat yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024. Dia menekankan bahwa Bawaslu tidak boleh hanya menunggu awal masa kampanye, melainkan harus aktif sejak dini.
“Ini yang harus diantisipasi oleh Bawaslu, pengawasannya itu nggak harus nunggu kampanye tapi kaya sekarang, kita tahulah Bawaslu kemarin beberapa hal nggak menindaklanjuti dengan alasan belum masa kampanye, belum ada calonnya. Nah ini justru yang lebih krusial,” jelas dia.
“Karena akhirnya ketika kalau tidak ada aturan-aturan ini akhirnya seruan etis saja, padahal potensi penggunaan fasilitasnya itu ada dan besar apalagi yang punya sumber daya ya, walaupun kita bisa katakan bahwa incumbent nya nggak ada, tapi kalau ada yang dia dukung bisa memanfaatkan sumber daya yang ada,” imbuhnya.
Untuk memberikan konteks, perlu diinformasikan bahwa beberapa menteri ikut dalam kompetisi Pemilihan Presiden 2024. Di antara mereka, ada Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, serta Mahfud Md yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari PDIP-PPP-Hanura-Perindo.
Sejumlah menteri dan wakil menteri juga mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Berikut daftar mereka:
Menteri
– Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2 dari PKB.
– Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mencalonkan diri di Dapil Jakarta 1 dari Partai Golkar.
– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mencalonkan diri di Dapil Sumatera Utara 1 dari PDIP.
– Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencalonkan diri di Dapil Sulawesi Selatan 1 dari Partai NasDem.
– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mencalonkan diri di Dapil Jawa Timur 8 dari PKB.
Wakil Menteri
– Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mencalonkan diri di Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo.
– Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mencalonkan diri di Dapil Jawa Barat 5 dari PBB.
– Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mencalonkan diri di Papua Pegunungan dari PDIP.
– Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mencalonkan diri di Sulawesi Utara dari Partai Golkar.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
