Jakarta, Aktual.com – Politikus sekaligus Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan akan patuh jika harus dipecat oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep atas pernyataan dari sentilannya soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi polemik panjang.
Ade menyebut Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan DPP belum memberikan keputusan sanksi terhadapnya.
“Apapun misalnya diminta untuk mundur, dipecat, atau saya harus nonaktif. Apapun yang diberikan PSI saya akan patuh, saya kan anggota PSI,” kata Ade saat dihubungi dimintai keterangan, Kamis (7/12).
Sementara apabila diminta mundur oleh inisiatif pribadi, Ade mengatakan masih belum bisa karena saat ini dirinya sudah terdaftar sebagai caleg tetap di Pemilu 2024.
Ade menyebut dirinya sudah terdaftar dalam DCT Pemilu 2024 sebagai caleg dapil Jakarta II. Ia mengatakan berdasarkan aturan dirinya tidak bisa mundur begitu saja.
Ade selanjutnya juga menyadari aksinya kali ini merupakan kali kedua ia mendapatkan teguran dari Kaesang. Pertama saat awal Oktober 2023 lalu saat dirinya mengkritik capres PDIP Ganjar Pranowo, dan teguran kedua terkait sentilannya soal politik dinasti di DIY.
Ade menuturkan sejatinya dia menyampaikan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai pegiat media sosial alias tidak mewakili PSI. Namun di sisi lain, ia juga memahami akibat pernyataannya justru PSI Yogyakarta yang mendapat banyak serangan.
Mulai dari pencopotan baliho dan spanduk hingga pembersihan semua alat peraga kampanye PSI di Yogyakarta.
“Itu kan menurut saya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menghabisi PSI, hanya mereka menggunakan kesempatan ini sebagai alasan,” kata dia.
Lebih dalam, Ade mengaku tidak menyalahkan PSI terkait hal itu. maupun dengan pernyataan Kaesang belakangan yang mempersilakan kader yang tidak taat pada Undang-undang (UU) untuk hengkang dari PSI. Ia juga memastikan komunikasi dirinya dengan PSI masih baik-baik saja.
Ia pun meminta kepada publik untuk menunggu sikap resmi PSI terkait sanksi atau status keanggotaannya di PSI. Ia mengaku tidak berhak untuk menjawab hal itu.
“Saya duga kalau saya harus dipecat ya antara lain tadi terhalang oleh aturan, saya duga. Tapi yang bisa menjawab itu sendiri ya DPP ya bukan saya,” ujar Ade.
Sebelumnya, Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.
Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi karena sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X miliknya, @adearmando61.
Buntut pernyataannya itu, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Ade Armando ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman, Rabu (6/12). Ade dilaporkan dengan tuduhan penyebaran ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Ketua Umum PSI Kaesang putra Jokowi juga meminta Ade Armando untuk keluar dari partai buntut komentar politik dinasti di DIY. Kaesang mengatakan, PSI merupakan partai yang taat pada konstitusi atau Undang-Undang menyangkut tentang keistimewaan DIY.
“Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun UUD itu juga buat bang Ade maupun kader yang lain yang enggak bisa taat bisa keluar saja dari PSI,” kata Kaesang di Surabaya, Rabu (6/12) malam.
Kaesang terlihat kesal. Apalagi ia menyebut saat ini dirinya bersama sang istri, Erina Gudono, merupakan dari warga Yogyakarta.
“Dan saya sekarang juga bagian dari Jogja. Saya kemarin juga menikah di Jogja. Istri saya juga Jogja. Udah itu saja,” pungkas Kaesang.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
Jalil
