Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik ketidakmampuan Pemerintah dalam menghadapi PT. Vale terkait penjualan saham, menyoroti kelemahan dan ketergantungan Pemerintah pada PT. Vale meskipun seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat sebagai pemberi izin.
“Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” terang Mulyanto dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Rabu (10/1/2023).
Anggota Fraksi PKS menjelaskan bahwa dalam rangkaian Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, telah disampaikan dengan tegas bahwa pemerintah perlu segera mengimplementasikan konstitusi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 51 persen saham mayoritas di perusahaan Vale. Selain itu, Indonesia juga diminta untuk memiliki kontrol operasional dan finansial penuh atas perusahaan tersebut.
“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini. Pemerintah daerah setempat sudah lama teriak-teriak, soal lahan Vale yang dianggurkan alias tidak produktif tersebut. Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” paparnya.
Maka dari itu, politisi dari Daerah Pemilihan Banten III ini berharap agar Pemerintah menahan izin operasi produksi tambang Vale dan tidak terjebak dalam situasi di mana tampaknya Pemerintah terikat oleh kepentingan korporasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
