Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT Timur-Barat (MRT East-West) pada Maret 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk MRT East-West Phase I Stage I, Menteri Airlangga menyatakan bahwa regulasi tersebut akan menjadi dasar untuk negosiasi pinjaman (loan negotiation) dan penandatanganan pinjaman (loan signing).
“Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (17/1).
Proyek MRT ini diinisiasi sebagai langkah progresif dalam meningkatkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya, dengan harapan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta serta sekitarnya.
Penting untuk dicatat bahwa proyek MRT East-West ini didukung oleh mitra internasional, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
MRT East-West terdiri dari dua fase, dengan fase pertama mencakup rute Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km, dan fase kedua sepanjang 50,4 km dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
“Dan ini masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas. PT MRT nya juga jelas,” terangnya.
Menekankan pentingnya proyek MRT East-West Phase I Stage I, Menteri Airlangga menyatakan bahwa proyek ini tidak hanya akan mengatasi masalah kemacetan, tetapi juga akan menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
Lebih lanjut, penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai kemajuan konkret dalam mewujudkan proyek tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang signifikan dari JICA sebesar 3 miliar dolar AS, diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang turut hadir dalam rapat, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek MRT East–West. Kelembagaan proyek ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta.
Adapun pembiayaan proyek disepakati dengan proporsi 49 persen on-granting dan 51 persen on-lending. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk pengadaan tanah di wilayahnya, sementara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat telah berjanji untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan pengoperasian proyek MRT East-West.
Proyek MRT East-West merupakan bagian integral dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang akan dipercepat sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh PSN dapat diselesaikan atau setidaknya mencapai financial close dan groundbreaking pada Semester I Tahun 2024. Sesuai dengan arahan ini, proyek MRT East-West dijadwalkan untuk groundbreaking pada bulan Agustus 2024.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
