Jakarta, Aktual.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024. Hasto menyatakan bahwa Ganjar dan Mahfud akan mengawasi secara langsung dan memberikan arahan kepada tim tersebut.
“Pak Ganjar, Prof Mahfud, dalam kapasitas sebagai pasangan calon itu tetap menjalankan tugas-tugasnya memberikan suatu arahan-arahan, directions, kepada tim khusus ini,” kata Hasto Kristiyanto di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Hasto menjelaskan bahwa tim khusus ini juga akan dibentuk oleh Ganjar dan Mahfud. Dia menambahkan bahwa Mahfud akan memberikan penjelasan terkait proses tahapan pemilu sesuai dengan peraturan kepada tim tersebut.
“Tim khusus ini dibentuk oleh Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud Md. Prof Mahfud Md memiliki banyak pengalaman sebagai mantan Ketua Hakim MK, sehingga dia dapat memberikan penjelasan tidak hanya secara teknis, tetapi juga tentang proses bagaimana persoalan terkait dengan anggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi,” ujarnya.
Hasto mengonfirmasi bahwa ketua tim khusus belum ditunjuk. Dia menjelaskan bahwa anggota tim khusus akan terdiri dari para ahli hukum, IT, dan demografi.
“Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan, masif itu suatu dengan orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis, sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif,” ujarnya.
Hasto belum mengumumkan anggota tim khusus tersebut, tetapi ia menyatakan bahwa anggota tim tersebut didominasi oleh internal TPN.
“Sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan terdiri dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang ada, etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara,” kata Hasto.
“Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini lebih banyak berasal dari internal TPN ataupun pihak yang sukarela ingin berikan pengetahuan, pengalaman, kompetensinya dalam mengungkapkan berbagai aspek anomali demokrasi ini,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
