Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mendukung wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, pemilu sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati.
“Kalau proses pemilu sepertinya semangat teman-teman menghormati, sebagian besar teman-teman, ‘ya sudahlah untuk pemilu sudah ada pemenangnya’, kurang lebih begitu,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menuturkan bahwa para legislator terbelah mengenai rencana hak angket, dan ada yang berpendapat bahwa sisa delapan bulan masa jabatan anggota DPR seharusnya difokuskan pada menyelesaikan rancangan undang-undang yang masih menumpuk.
“Hak angket tidak perlu, tetapi dibahas di raker-raker bidang pengawasan. Aspirasi masyarakat soal dugaan kecurangan bisa disampaikan,” kata Habiburokhman.
Dia juga menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket, dan tidak melihat ada anggota yang mengusulkan rencana hak angket untuk didukung oleh anggota Dewan lainnya.
“Kalau dulu saya lihat ada teman, kawan, sahabat, saya tahulah ‘Mister M’ keliling bawa ini ke mana-mana minta tanda tangan, sekarang saya tidak melihat,” ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, anggota Dewan masih sibuk mengawal proses rekapitulasi suara di daerah pemilihan masing-masing.
Wacana hak angket pertama kali muncul dari kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, juga menyatakan partainya siap untuk menggulirkan hak angket. PDI-P, PPP, PKB, dan PKS sudah menyampaikan interupsi pada rapat paripurna DPR mendukung hak angket.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
