Jakarta, Aktual.com – Komisi I DPR RI akan selalu siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kepentingan nasional Indonesia dapat dicapai melalui upaya-upaya diplomasi ekonomi, termasuk pertimbangan peluang Indonesia bergabung dalam BRICS.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam diskusi bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
“Selain itu, selaku pimpinan Komisi I DPR RI yang menaungi urusan luar negeri, kami juga bertanggung jawab untuk terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, ungkap Anton, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memandang bahwa keterlibatan publik, seperti pakar, akademisi, dan kaum intelek sangat penting dalam rangka memberikan ruang publik dalam pembuatan kebijakan luar negeri.
Selain itu, tandas Anton, anak muda dan mahasiswa yang menggandrungi politik global juga perlu diberikan tempat agar mereka mengerti bahwa ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan dalam langkah pemerintah di kancah politik internasional.
“Kita perlu meneladani sepak terjang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam membawa Indonesia mengarungi ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2008. Pada saat itu Indonesia berhasil melewati masa sulit dan bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Anton berharap pemerintahan selanjutnya perlu memperhatikan peluang serta tantangan yang harus diantisipasi pemerintah Indonesia dalam proses bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Indonesia, tegasnya, harus mampu mengoptimalkan organisasi tersebut untuk memenuhi kepentingan nasional dalam bidang ekonomi.
Sebagaimana diketahui, Fraksi Partai Demokrat DPR RI melaksanakan seminar publik dengan topik ‘’Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS’’ di Kompleks DPR RI (19/11). Kegiatan tersebut turut mengundang Muhsin Syihab (Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemlu RI).
Lalu Teuku Rezasyah (Pakar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran), Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF), dan Alexey Rykov (Political Counsellor of Russian Embassy).
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
