Bekasi, aktual.com – Tenaga honorer kategori R4 yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyampaikan keluh kesah mereka kepada Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Mereka meminta difasilitasi agar dapat diangkat menjadi PPPK seperti rekan-rekan mereka yang telah dilantik pada awal Juli 2025.
“Kami sudah bekerja sejak 2006, atau hampir 20 tahun lebih. Namun entah sebab apa kami tidak lolos menjadi PPPK. Padahal kami pun mengikuti proses yang sama dengan kawan-kawan kami yang dilantik kemarin,” ujar Andri, perwakilan forum komunikasi pegawai kebersihan Kota Bekasi, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD, Rabu (9/7). Andri hadir mewakili sekitar 1.145 tenaga R4.
Sebagaimana diketahui, terdapat sekitar 4.000 tenaga honorer di Kota Bekasi yang belum diangkat menjadi PPPK dan saat ini masuk dalam kategori R4.
Hal serupa juga diungkapkan Abdul Hadi yang mengaku kecewa karena pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, meski intensitasnya tinggi dan berkontribusi langsung pada kebersihan kota, tidak berbuah penghargaan dalam bentuk pengangkatan sebagai PPPK.
“Pekerjaan kami di lapangan, kami hadir hampir lebih dari waktu pekerja kantoran. Hadir membersihkan kota Bekasi. Namun, kami tidak mengerti hingga kami tidak lolos, menjadi PPPK,” ujar Abdul Hadi, yang berdomisili dekat UPTD Dinas Lingkungan Hidup Sumur Batu.
Menanggapi keresahan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak dan nasib pegawai kategori R4 berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan komunikasikan dengan eksekutif dan meminta Komisi 2 DPR RI untuk mencari solusi terkait nasib dan anggaran bagi kawan-kawan R4 ini,” ungkap Murfati.
Ia menekankan bahwa pencarian solusi terhadap permasalahan ini memerlukan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat, karena berkaitan dengan banyak aspek termasuk soal anggaran.
“Yang jelas kami akan kawal dan bantu cari solusi terbaik bagi kawan-kawan yang tergolong R4. Termasuk konsultasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat khususnya menteri PAN-RB,” pungkas Murfati setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama perwakilan tenaga R4 dan BKPSDM Kota Bekasi.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Petugas Kebersihan Kota Bekasi, Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi, dan Forum Honorer Non Database BKN (R4), serta perwakilan dari BKPSDM dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (ADV).
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
