aktual.com – Koalisi Prabowo Subianto dan Jokowi dalam pemerintahan saat ini terancam bubar jika hal ini terjadi. Apa saja faktor itu? Apakah isu ijazah Jokowi dan pemakzulan Gibran jadi awal keretakan koalisi Prabowo -Jokowi?
Koalisi akan bubar jika Prabowo dan Jokowi memiliki kepentingan politik yang berbeda. Koalisi selama ini terjadi karena ada kepentingan politik yang sama antar keduanya. Namun dalam politik, tidak ada teman abadi, dan juga tidak ada musuh abadi.
“Misalnya jika PSI nanti mencapreskan Gibran Rakabuming di Pilpres 2029, maka otomatis ada preferensi politik berbeda antara Jokowi dan Prabowo. Dan ini point yang paling memungkinkan koalisi retak,” kata pengamat politik CSIS Arya Fernandes dalam channel YouTube Kompas TV, Jumat (25/7/2025).
Point kedua yang memicu keretakan koalisi, menurut Arya, jika kondisi di internal koalisi pemerintahan Prabowo saat ini tidak harmonis dan kompak. Terjadi hal-hal yang mendorong terjadinya keretakan hubungan.
“Misalnya jika Gibran tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam program pemerintah,” kata Arya.
Apa yang diprediksi oleh Arya Fernandes, tampaknya mulai terlihat indikasi keretakan di koalisi pemerintahan Prabowo. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran menjadi pemicunya.
Para pendukung Jokowi menuding bahwa gerakan dugaan ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran dibekingi oleh “orang besar” dengan clue warna biru yang ada di dalam pemerintahan Prabowo.
Relawan Jokowi, Ade Darmawan dan Silfester Matutina memberikan clue lebih terang benderang tentang siapa dalang di balik kedua isu itu. Mereka menyampaikan hal itu dalam dialog di sebuah televisi nasional.
“Biarlah masyarakat berpikir sendiri dan mencari sendiri siapa sih dalangnya? (Isu ijazah). Saat ini saya pake baju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade Darmawan yang saat itu ia mengenakan kemeja warna biru, dalam wawancara di YouTube. KOMPAS TV pada Sabtu 26 Juli 2025.
Keduanya mengeluarkan statemen tersebut, setelah sebelumnya Jokowi membuat pernyataan bahwa ada skenario besar di balik isu ijazah dan pemakzulan Gibran , yaitu untuk merusak kredibilitas dan reputasi politik Jokowi.
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik ijazah palsu dan pemakzulan,” tandas Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).
Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai apa yang diungkapkan Jokowi dan relawannya, kemungkinan besar tudingan itu mengarah kepada Partai Demokrat. Karena ada statemen dari para relawan Jokowi bahwa tokoh besar itu ingin menjadikan anaknya yakni AHY, menggantikan Gibran.
Selain itu, kata Yunarto, terjadi hubungan yang tidak baik di masa lalu antara Jokowi dengan Partai Demokrat, saat ada upaya pengambil alihan Partai Demokrat yang dipimpin AHY, oleh menteri di era pemerintahan Jokowi.
“Yang jelas kalau ini terjadi yang paling jatuh adalah wibawa Pak Prabowo. Dimana seakan-akan Pak Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat antar partai koalisi dan tokoh-tokoh besar dalam koalisinya, apalagi ini menyangkut tokoh Pak SBY dan Pak Jokowi loh. Yang selama ini dijaga hubungan baiknnya di antara mereka bahkan dengan Bu Mega sekalipun sebagai tokoh oposisi,” papar Yunarto dalam YouTube Kompas TV, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Yunarto, jika benar Jokowi memiliki fakta isu ijazah dan pemakzulan itu dibekingi tokoh besar, dan memberi pesan kepada Prabowo, mengapa tidak disampaikan langsung ke Prabowo. Apalagi selama ini keduanya mengkalim memiliki hubungan yang baik.
“Atau ini jangan-jangan para relawan yang menafsirkan terlalu berlebihan. Padahal maksud Pak Jokowi tidak ke sana. Hati-hati loh jangan sampai Pak Jokowi menambah musuh,” tegas Yunarto.
PSI Capreskan Gibran di 2029?
Menurut Arya, jika benar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencapreskan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029. Maka otomatis ada perbedaan kepentingan politik Jokowi dengan Prabowo.
PSI yang sudah didukung penuh oleh Jokowi dengan narasi sebagai partai “super terbuka” dan lambang gajah, bisa mencapreskan Gibran meski partai ini tidak lolos ke Senayan.
“Peluang itu terbuka karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengubah aturan ambang batas pencalonan presiden (threshold) menjadi nol persen, tidak lagi 20 persen,” tandas Arya.
Pada Pemilu 2024, perolehan suara nasional PSI hanya mencapai 2,8 persen. PSI gagal masuk Senayan karena terganjal aturan parliamentary Threshold 4 persen. Padahal saat itu, PSI didukung oleh Jokowi yang sedang berkuasa. Termasuk spanduk PSI bergambar Kaesang yang masif di seluruh daerah.
Jika PSI mencapreskan Gibran pada 2029, maka otomatis Gibran akan menjadi kompetitor Prabowo Subianto, yang besar kemungkinan akan maju lagi di 2029. Perbedaan preferensi politik ini akan mengubah hubungan dan koalisi Prabowo- Jokowi.
“Prabowo merasa ia harus berkuasa dua periode guna mewujudkan janji dan komitmennya saat kampanye. Mewujudkan Asca Cita yang memerlukan waktu panjang. Tidak cukup satu periode pemerintahan,” kata Arya.
Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, kekuatan PSI yang menyandarkan pada popularitas Jokowi akan sulit bersaing dengan partai besar. Kekuatan PSI hanya mampu mengambil 2,8 persen suara pada Pileg 2024, itu suatu bukti mereka harus melakukan evaluasi.
“Padahal mereka saat itu sudah didukung Pak Jokowi yang sedang berkuasa. Punya banyak dana, namun hasilnya tidak bisa masuk Senayan,” kata Ray dalam podcast di YouTube deddy Sitorus TV, Sabtu (26/7/2025). ***
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
