Jakarta, aktual.com – Berdasarkan survei dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lebih dari separuh perusahaan menyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawainya. Situasi ini dipicu oleh gejolak ekonomi yang melanda berbagai sektor industri.
Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa tren pengurangan tenaga kerja di Indonesia bukan semata persoalan hubungan industrial, melainkan mencerminkan adanya persoalan sistemik dalam ketahanan ekonomi nasional menghadapi tekanan global dan lemahnya daya beli masyarakat.
“PHK besar-besaran tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tapi juga menimbulkan efek domino pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” kata Yahya melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (30/7).
Menurut Yahya, kondisi ini menuntut adanya respons kebijakan yang terkoordinasi dan lintas sektor. Kebijakan tersebut harus berpihak pada keberlanjutan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja secara bersamaan.
“Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha menanggung beban sendiri tanpa kehadiran negara dalam bentuk intervensi kebijakan yang konkret,” ujar Yahya.
Ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memperkuat program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja, khususnya di sektor yang terdampak PHK.
“Harus ada juga skema perlindungan sosial yang fleksibel dan adaptif terhadap gelombang PHK, terutama bagi pekerja informal dan kontrak,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan atas pelaksanaan PHK agar tetap berjalan sesuai aturan dan mengedepankan dialog sosial antara pengusaha dan pekerja.
Yahya menegaskan bahwa keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja tidak harus saling bertentangan. Justru dalam kondisi krisis, keduanya perlu saling menguatkan.
“Negara boleh hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengarah kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam survei terbarunya, Apindo mencatat bahwa lebih dari 50 persen responden perusahaan mengaku telah mengurangi tenaga kerja atau melakukan PHK sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi yang masih terus berlangsung hingga saat ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
