Jakarta, aktual.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan tanggapan atas surat permohonan investigasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Surat tersebut dikirim Celios pada Jumat, 8 Agustus 2025, setelah muncul dugaan adanya inkonsistensi dalam data resmi pemerintah.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan pihaknya mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi landasan penyusunan Nota Keuangan.
“Saya menunggu nih sebetulnya. Karena nota keuangan kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator makro. Yang itu juga saya kritisi kemarin ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak questionable angkanya karena ada kecenderungan inkonsistensi,” ujarnya di Kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Media menjelaskan bahwa sebagai lembaga non-pemerintah, Celios tidak memiliki akses ke data mentah BPS. Namun, analisis terhadap data publik mengindikasikan kemungkinan adanya pemolesan angka. “Beberapa teman-teman itu penyebabnya ada potensi window dressing gitu lah ya, dipoles begitu. saya nggak tahu ya karena kita lembaga non-pemerintah. Jadi, kita nggak mungkin pegang raw datanya gitu. Tapi dari data-data yang kita analisis itu banyak inkonsistensi,” jelasnya.
Menurut Media, komisi statistik PBB telah mengonfirmasi penerimaan surat Celios dan akan membahasnya secara internal sebelum memberikan tindak lanjut resmi. “Jadi, kita mengirimkan surat ke UN, tadi malam sudah dibalas. Tadi malam sudah dibalas dan mereka akan merespon itu. Dan sudah dibalas oleh komisi statistiknya PBB, head-nya. Kemudian mereka akan merespon itu dan kemudian didiskusikan di internal PBB,” tuturnya.
Ia menambahkan, Celios masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari PBB, termasuk kemungkinan lembaga tersebut menghubungi BPS Indonesia untuk memverifikasi data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025. “Saya nggak tahu apakah mereka menghubungi BPS Indonesia. Saya nggak tahu itu. Karena itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai fungsi pengawasan data statistik,” ucapnya.
Celios menekankan pentingnya keakuratan data, mengingat APBN 2026 akan disusun berdasarkan basis data tahun ini. Kesalahan data, kata Media, bisa mengakibatkan kebijakan yang melenceng dari kebutuhan sebenarnya. “Lagi-lagi ya, APBN 2026 tergantung dari basis data hari ini. Kalau basis datanya nggak benar, kita akan bergerak ke arah yang salah,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
