aktual.com- HAMPIR satu tahun pemerintahan Prabowo tidak ada kekuatan oposisi formal yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Partai politik di DPR ibarat macan yang tengah tertidur.
Kritik terhadap pemerintahan Prabowo justru datang dari oposisi independen,yaitu kalangan civil society dan mahasiswa melalui kanal media sosial dan pers.
Dua kanal ini menjadi senjata efektif bagi masyarakat saat ini ditengah macetnya saluran aspirasi di DPR. Media sosial mampu menyuarakan kritik, bahkan mampu mengubah kebijakan pemerintah.
Kasus elpiji 3 kg, kasus raja Ampat, kasus amnesti dan abolisi Hasto dan Tom Lembong dan kasus perebutan empat pulau Aceh dengan Sumut, menjadi bukti nyata.
Menurut pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti, kekuatan oposisi formal melalui partai politik hingga tahun 2025 akan landai.
“Termasuk PDIP yang menegaskan tidak masuk pemerintahan Prabowo. Tetapi tetap mendukung Presiden Prabowo,” kata Ray dalam podcast Forum Keadilan TV, Minggu 24 Agustus 2025.
Partai politik di DPR memilih diam atas berbagai program seperti MBG, Koperasi Merah Putih hingga Danantara. Suara mereka kalah keras dibanding suara lantang netizen di media sosial.
Lalu pertanyaannya, apakah partai di luar pemerintah akan terus seperti ini? Ataukah hanya strategi sesaat?
Ray Rangkuti memprediksi strategi dan sikap partai politik itu hanyalah strategi sesaat alias tentatif. Sikap partai akan berubah memasuki tahun 2026.
“Partai politik di luar pemerintahan akan mulai menunjukkan identitasnya sebagai pembeda dengan pemerintah Prabowo, demi menaikkan popularitas dan elektoral partai menjelang Pemilu 2029.,” papar Ray.
Strategi PDIP yang menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo namun tetap di luar pemerintahan hanya berlaku untuk 2025. Namun, memasuki 2026 tone sebagai partai penyeimbang akan makin diperkuat.
Dikatakan Ray, PDIP akan rugi besar jika tetap mengambil sikap mendukung Prabowo tetapi berada di luar pemerintah hingga tahun 2029.
“PDIP rugi besar. Tidak dapat kursi di kabinet dan tidak dapat suara di pemilu 2029. Kalau mau masuk, masuk aja sekalian biar dapet kursi,” tandasnya.
Namun menurut Ray, melihat kepemimpinan Megawati ia meyakini PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan hingga 2029.
Sinyal ini bisa dilihat dari dipilihnya kembali Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Ini merupakan sinyal partai Banteng bakal memperkuat posisi sebagai penyeimbang pemerintah.
Dengan strategi ini, maka PDIP akan terus memperkuat posisi daya tawarnya terhadap Prabowo dan menargetkan menjadi pemenang pemilu untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
Ray juga membaca saat ini arah-arahnya ada upaya untuk menduetkan Puan Maharani dengan Prabowo di Pemilu 2029. Dengan skenario ini berarti Gibran akan ditinggalkan, karena dinilai tidak punya basis politik yang kuat di parlemen.
Menurut Ray, Prabowo secara perlahan akan meninggalkan Jokowi. Ia hanya sebagai teman masa lalu. Teman masa depan adalah PDIP. Sulit bagi Jokowi lewat PSI yang berambisi masuk parlemen dan bersaing dengan PDIP.
Pertemuan Prabowo dengan Megawati saat lebaran tahun ini menunjukkan bahwa hubungan mereka semakin kuat Meski setelah itu, Prabowo bertemu Jokowi di Solo, bagi Ray itu hanyalah basa-basi politik.
Jokowi saat ini bagi publik akan menjadi target kritik sepanjang waktu. Hal ini terjadi karena selama 10 tahun ia merusak demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi, kebebasan berpendapat dan terus membangun dinasti politik melalui keputusan MK. ***
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
