Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8), yang menyebabkan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.
“Tragedi ini bukan sekadar insiden, melainkan kejahatan negara yang menandakan kegagalan reformasi Polri,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya, Jumat (29/8).
Koalisi menyebut bahwa sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025, setidaknya 55 warga meninggal akibat kekerasan aparat, termasuk kasus Gamma di Semarang dan Afif Maulana di Padang.
“Berulangnya kekerasan aparat menunjukkan lemahnya evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas Polri. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat,” tegas Koalisi.
Mereka menuntut pemerintah segera membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan sikap represif, serta menangkap dan mengadili pelaku maupun pemberi perintah kekerasan dalam insiden 28 Agustus.
Koalisi juga mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus ini, mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta memulai agenda reformasi kepolisian.
“Presiden tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Diamnya pemerintah atas brutalitas Polri selama ini sama saja dengan memberikan restu,” sebut mereka.
Selain itu, DPR dan partai politik diminta memberi sanksi pada anggotanya yang dinilai memicu kemarahan rakyat, sementara Komnas HAM didesak melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM serius.
“Tragedi ini menunjukkan arah berbahaya demokrasi. Tanpa perubahan, negara ini kian bergeser menuju tirani,” Koalisi Masyarakat Sipil menutup pernyataannya.
Reporter: Eka Permadi
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
