aktual.com- Presiden Prabowo disinyalir terganggu dengan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama ini, sejak dilantik menjadi Wapres. Langkah Gibran dinilai seperti ingin maju dua langkah di depan dari sang Presiden.
Analisis ini disampaikan oleh pengamat politik dari Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid. Menurutnya, Gibran sebagai wapres tidak boleh melebihi langkah Prabowo. Justru seharusnya langkahnya berada tiga langkah di belakang Presiden.
“Ini ada hal yang kurang dibaca orang. Langkah Wakil Presiden ini agak genit ya. Presiden sering bekerja mati-matian, lobi sana lobi sini, tetapi Wapresnya tiba-tiba nabur skincare. Ini namanya offside. Jadi yang namanya Wapres itu tidak boleh dua langkah di samping Presiden. Ini malah mau melampauin,” papar Abdul Hamid dalam podcast aktualforum, pada 9 September 2025.
Upaya melampau langkah Presiden ini, kata Hamid, terjadi saat baru dilantik. Beda penilaiannya jika upaya melampau langkah Presiden itu saat mendekati atau menjelang Pemilu 2029.
“Kecuali kalau mungkin nanti pas menjelang Pemilu. Tahun 2028 begitu,” ujarnya.
Menurut Hamid, percepatan reshuffle pasca kerusuhan Agustus 2025 terhadap orag-orang Jokowi ini dilakukan karena ada dua hal. Yaitu karena banyak menteri loyalis Jokowi dan langkah Gibran yang ingin lebih di depan dari Presiden.
“Jadi percepatan ini terjadi, yang seharusnya setelah satu tahun, tapi reshuffle ini dilakukan sebelum satu tahun, lebih cepat. Dan Prabowo gaspol,” ucapnya.
Selain itu, reshuffle ini juga mengarah ke penguatan Prabowo dan Gerindra menghadapi Pemilu 2029 nanti. Gerindra sebagai partai penguasa sudah tentu akan menargetkan memenangkan pemilu 2029 dan mengamankan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden dan memenangkannya.
Apa Daya Citra Gibran Terus Menurun
Meski demikian, manuver politik Gibran ini di sisi lain juga terus digerogoti oleh kekuatan publik yang mengkritisi dirinya, sejak pencalonnnya yang diloloskan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang cacat konstitusi.
Isu lainnya adalah soal pemakulan Gibran oleh para purnawirawan TNI, isu akun fufufafa, dan terakhir kini diserang dengan isu persoalan ijazah SMA yang digunakan Gibran saat pendaftaran ke KPU.
Menurut Pengamat politik Puspoll Indonesia Chamad Hojin, sejak keputusan MK maka, ada semacam suara untuk mendegradasi citra dan legitimasi Girban di tengah publik. Dan ternyata upaya itu berhasil men-downgrade citra Gibran.
“Kita sudah memprediksi bahwa sejak keputusan MK ini akan menjadi isu yang panjang. Nah yang terbaru soal ijazah Gibran. Saya agak kaget juga muncul soal itu. Kalau adiknya Kaesang sudah clear-lah soal pendidikannya. Tapi kalau Gibran ini memang banyak publik belum banyak yang tahu riwayat pendidkannya, “ papar Chamad dalam podcast aktualforum, 14 September 2025.
Menurutnya, pendidikan Gibran di luar negeri yakni di Singapura dan Australia, maka harus dibuktikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi soal penyetaraan ijazahnya, apakah termasuk sarjana muda ataukah tidak.
“Saya melihat dari proses ini terjadi upaya degradasi terhadap figur Gibran. Jadi apapun yang dilakukan itu cacat. Dan akhirnya Pak Gibran perannya tidak sepercaya diri saat awal kampanye. Begitu ia menjadi wapres diserang isu fufufafa dan itu panjang prosesnya,” ucapnya.
Setelah itu, Gibran kemudian diserang dengan izu pemakzulan yang suratnya sudah masuk ke DPR dan hingga sekarang isu itu masih terbuka untuk dibahas. Suara perlawan ini wajar saja muncul karena memang ada pemicunya.
“Citra Gibran saat ini di mata publik turun. Dampaknya memang terasa. Itu hasil pantauan kami di media sosial memang upaya mendegradasi Gibran berhasil,” pungkas Chamad. ***
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
