Jakarta, Aktual.com – Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menyamakan persepsi terkait rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Salah satu yang dibahas terkait program sekolah gratis yang terhambat akibat keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh regulasi yang baru diterbitkan. “Baru diterbitkan 20 Oktober lalu, sehingga penyesuaian anggaran dilakukan sesuai kondisi keuangan saat ini,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Akibat hal ini, katanya, program sekolah gratis belum sepenuhnya berjalan. Karena masih harus menunggu pembahasan penyesuaian anggaran antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyampaikan, agar segera dilakukan penanganan secara cepat atas kondisi keterhambatan anggaran itu. “Jika anggaran kurang, mari bahas di forum ini jangan ada yang ditutupi,” katanya.
Ia juga menambahkan, jika Dinas Pendidikan yakin program ini tepat sasaran dan tidak salah alokasi ke warga mampu, maka DPRD DKI siap mengusahakan bersama agar program tetap berjalan.
Rapat koordinasi antara DPRD DKI dan Dinas Pendidikan dijadwalkan berlangsung minggu ini untuk mencari solusi tambahan anggaran. Program sekolah gratis ini telah dijanjikan, namun belum dapat dijalankan secara penuh karena kendala fiskal.
Situasi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara regulasi dan kesiapan anggaran agar program pendidikan yang inklusif dan merata dapat segera diwujudkan di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, telah menetapkan 40 sekolah swasta. Sekolah akan mengikuti program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru. Program tersebut dilaksanakan mulai tahun ini secara bertahap. Kriteria pemilihan wilayah terfokus dengan prioritas kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.
Laporan: Yassir Fuady
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
