Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghentikan kerusakan hutan yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu banjir dan longsor besar di Sumatera. Ia menekankan perlunya penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan besar yang diduga terlibat.
“Kami minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan seluruh kegiatan penebangan, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” kata Titiek usai rapat di kompleks parlemen, Kamis (4/12/2025).
Titiek menyoroti temuan kayu-kayu besar yang memenuhi aliran sungai dan garis pantai setelah banjir. Ia meminta pemerintah mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Pohon-pohon besar yang butuh puluhan tahun tumbuh itu dipotong tanpa perasaan. Kami minta dicari siapa yang menyebabkan batang-batang kayu itu sampai memenuhi sungai,” ujarnya.
Ia juga mendorong evaluasi ketat terhadap pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.
“Amdalnya harus dikaji ulang. Kami mendukung kementerian menindak siapa pun yang merusak, tidak perlu takut apakah di belakangnya ada bintang dua atau tiga,” kata Titiek.
Menanggapi langkah Menteri Lingkungan Hidup yang telah mencabut 12 izin perusahaan, Titiek menilai pencabutan izin belum cukup memberi efek jera.
“Kalau kerusakannya sampai merugikan rakyat, aparat penegak hukum lainnya juga harus bertindak. Pencabutan izin itu sesuai prosedur, tapi penegakan hukum harus jalan,” katanya.
Titiek juga secara eksplisit meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas penebangan.
“Stop dulu semua penebangan. Pengusaha-pengusaha itu cari makan di tempat lain lah, tanam padi, tanam jagung. Jangan tebang-tebang lagi pohon,” ujar Titiek.
Oleh: Taufik Akbar Harefa
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
