Jakarta, aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk segera merampungkan pendataan warga terdampak bencana sekaligus memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Upaya ini dinilai krusial agar penanganan pascabencana dapat berlangsung cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Tito menyampaikan, pemerintah pusat bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bersinergi membangun sebanyak 2.600 unit huntap di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Hunian tersebut disiapkan bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Menurutnya, percepatan pembangunan huntap sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, khususnya dalam penyediaan data korban serta ketersediaan lahan yang berstatus clear and clean. Lahan dimaksud harus memiliki kepastian hukum, aman secara teknis, tidak menimbulkan persoalan lingkungan, serta berada dekat dengan pusat aktivitas sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Berdasarkan perkembangan terakhir, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah wilayah di Sumut. Tahapan serupa akan menyusul di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan serta kelengkapan data dari masing-masing daerah.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” sambungnya.
Tito juga menegaskan pentingnya peran Pemda dalam memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan huntap. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memanfaatkan aset atau lahan milik negara dan daerah dalam penanganan pascabencana.
Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan skema penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit huntap yang lebih besar, guna menjangkau seluruh korban terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tandasnya.
Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12). Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
