Jakarta, Aktual.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan serapan anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat akses dan pemerataan layanan digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Meutya memaparkan, sepanjang 2025 Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu setelah blokir sebesar Rp11,4 triliun, atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis sekaligus memperluas konektivitas di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Ia menegaskan, capaian serapan anggaran tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan digital yang lebih merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian.
Perluasan akses digital, lanjut Meutya, ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, 3.262 BTS beroperasi di wilayah Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat fondasi konektivitas bagi layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Meutya menyampaikan bahwa penguatan sektor komunikasi dan digital turut memberikan kontribusi signifikan. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun, atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.
“Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Meutya, penerimaan negara tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan.
Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan setiap belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
