Jakarta, Aktual.com – Chief Technology Officer (CTO) Danantara Sigit Puji Santosa, menyatakan kontribusi sektor manufaktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi sekitar 17 persen dan mengalami penurunan cepat dalam dua dekade terakhir. Penurunan tersebut, ungkapnya, dipicu oleh dangkalnya struktur manufaktur yang masih terkonsentrasi pada eksploitasi bahan mentah dan kegiatan perakitan.
“Dulu kontribusi manufaktur kita pernah di atas 30 persen, sekarang tinggal 17–18 persen, dan ini harus dihentikan,” ujar Sigit dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Melalui Danantara, strategi intervensi industri diarahkan untuk memperdalam struktur manufaktur agar Indonesia tidak terus berada di ujung hilir rantai pasok global.
“Kita tidak bisa lagi hanya menjadi tukang jahit atau perakit. Industri harus digerakkan oleh teknologi,” lanjutnya.
Pendalaman manufaktur tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni pengembangan industri berbasis teknologi, dukungan regulasi jangka panjang, serta keselarasan kebijakan dan pendanaan. Menurut Sigit, tanpa kepastian hukum dan peta jalan industri yang konsisten, upaya hilirisasi berisiko berhenti pada level paling dasar.
Selain itu, Danantara memprioritaskan penguatan rantai pasok serta pembangunan ekosistem manufaktur lanjutan untuk mengisi celah antara sektor hulu dan hilir. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan produk dan proses produksi bernilai tambah dapat tumbuh di dalam negeri.
Berdasarkan simulasi ekonomi internal, tambahan investasi besar disebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi apabila struktur industri tidak mengalami perubahan. Sigit menegaskan pendalaman manufaktur menjadi prasyarat utama untuk melampaui pertumbuhan ekonomi di kisaran 5–6 persen.
Sementara itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai strategi intervensi industri Danantara perlu diimbangi dengan tata kelola yang kuat serta komunikasi publik yang transparan. Ia mengingatkan konsolidasi aset dan kebijakan industri harus tetap berpihak pada kepentingan nasional dan pemerataan antardaerah.
Tanpa mekanisme distribusi manfaat yang adil, kata Hendri, kebijakan Danantara berpotensi dipersepsikan sebagai proyek elite ekonomi. “Publik membutuhkan bukti konkret dan rasa keadilan agar kebijakan sebesar ini memperoleh kepercayaan,” tuturnya.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
