Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Sugiono yang kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina saat bertemu Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour di New York, Amerika Serikat.
Menurut HNW, penegasan sikap resmi Indonesia tersebut sangat penting, dan diharapkan dapat kembali diperkuat dalam forum Dewan Perdamaian (Board of Peace), terlebih menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat.
“Pertemuan kedua pejabat itu sangat penting di saat Presiden Prabowo akan mengikuti KTT Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Penegasan dukungan terhadap Palestina agar perang segera diakhiri, genosida dihentikan, pelanggaran oleh Israel diakhiri, bantuan kemanusiaan benar-benar disalurkan, hingga terwujudnya kemerdekaan Palestina, harus menjadi agenda utama yang diperjuangkan Indonesia bersama negara sahabat Palestina,” ujar HNW dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/2).
Ia menambahkan, komposisi Dewan Perdamaian juga perlu dikritisi, terutama karena adanya perwakilan Israel tanpa diimbangi kehadiran perwakilan Palestina. Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam upaya mewujudkan perdamaian.
“Demi terwujudnya perdamaian yang adil, mestinya juga ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian. Namun bila kondisi tidak ideal ini belum dapat diubah, Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus dapat memainkan peran sebagai wakil Palestina untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Palestina agar terbebas dari genosida dan penjajahan,” tegasnya.
HNW juga menyoroti munculnya skeptisisme publik terhadap efektivitas Dewan Perdamaian, mengingat belum terlaksananya poin-poin penting perjanjian damai dan belum berakhirnya konflik yang menghambat terwujudnya solusi dua negara (two state solution).
Ia mengungkapkan, bahkan menjelang KTT Dewan Perdamaian, Israel masih melakukan serangan bersenjata di Gaza yang menewaskan warga sipil. Selain itu, keputusan sepihak Israel yang memasukkan wilayah Tepi Barat sebagai tanah negara Israel juga mendapat penolakan luas dari puluhan negara anggota PBB, Sekjen OKI, serta sejumlah menteri luar negeri negara anggota OKI, termasuk Indonesia.
Karena itu, HNW mendorong agar Indonesia tidak hanya menyampaikan sikap, tetapi juga mengambil langkah konkret bersama negara-negara sahabat untuk memastikan tercapainya tujuan utama keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.
“Menlu RI penting memainkan peran maksimal agar tujuan masuknya Indonesia dalam Dewan Perdamaian, yaitu menghentikan perang, mewujudkan perdamaian yang adil, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan, serta menghadirkan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, benar-benar dapat diwujudkan,” ujarnya.
HNW juga mengingatkan, apabila keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian justru tidak menghasilkan perdamaian dan malah melegitimasi pelanggaran kemanusiaan serta menjauhkan kemerdekaan Palestina yang telah diakui oleh 153 negara anggota PBB, maka Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keanggotaannya.
“Bila tujuan menghadirkan perdamaian tidak tercapai, dan justru menjadi legitimasi kejahatan kemanusiaan serta penjajahan atas Palestina, maka wajar bila Menlu RI mempertimbangkan langkah menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Okta
