Jakarta, Aktual.com — Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak bisa dilepaskan dari dinamika perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memandang keputusan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai langkah geopolitik.
“APBN di satu sisi, ya kan, tetapi memang kalau kami melihatnya itu sepertinya juga part of dari perjanjian trade deal ini juga,” ujarnya dalam Media Briefing PIER Economic Review 2025 secara virtual, Jumat (20/2/2026).
Menurut Faisal, pendekatan pemerintah yang mempererat hubungan dengan Amerika Serikat merupakan langkah rasional, mengingat posisi Negeri Paman Sam tersebut sebagai ekonomi terbesar dunia. Namun, manfaat ekonominya sangat ditentukan oleh isi dan posisi tawar Indonesia dalam kesepakatan tersebut.
Ia menekankan dampak terhadap ekspor dan investasi tidak akan signifikan apabila Indonesia tidak memperoleh perlakuan yang lebih kompetitif dibanding negara lain. Tanpa keunggulan tersebut, peningkatan penerimaan negara dinilai terbatas.
“Kalau memang tidak eksklusif ke Indonesia, tentunya ini juga tidak akan memberikan dampak signifikan. Tapi jika memang ada eksklusivitas Indonesia di tengah Amerika memberikan sanksi ke beberapa negara lain, ini memang menjadi peluang buat kita,” lanjut Faisal.
Struktur tarif menjadi salah satu indikator utama dalam membaca peluang tersebut. Ia menyebut tarif umum masih berada di kisaran 19 persen, dengan kemungkinan tarif nol persen untuk komoditas tertentu melalui skema tariff rate quota (TRQ) yang akan menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap neraca perdagangan.
Dalam proyeksinya, neraca perdagangan Indonesia masih berpotensi mencatat surplus meski cenderung menyusut. Keberlanjutan surplus tersebut bergantung pada kemampuan Indonesia memanfaatkan perubahan arus perdagangan global.
Analis perbankan tersebut juga mengingatkan bahwa analisis ini belum bersifat final sebelum dibandingkan dengan kesepakatan dagang Amerika Serikat dengan negara lain yang memiliki struktur ekspor-impor serupa. Tanpa pembandingan tersebut, daya saing Indonesia belum dapat diukur secara utuh.
Selain aspek perdagangan, risiko geopolitik Timur Tengah menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas fiskal. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan pada impor energi nasional.
“Kalau terjadi dinamika geopolitik di Timur Tengah, biasanya dari sisi energi dan fuel harganya akan naik, dan itu akan berdampak pada sisi impor kita juga,” tuturnya.
Kenaikan harga energi tersebut, kata Faisal, berisiko memperbesar beban subsidi dan mempersempit ruang fiskal apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Apalagi jika kesepakatan dagang turut mencakup pergeseran sumber impor energi ke Amerika Serikat, struktur biaya dan ketahanan pasokan perlu dihitung ulang secara cermat.
Sebelumnya, dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan partisipasi Indonesia sebagai komitmen mendukung perdamaian Palestina dan rekonstruksi Gaza. Langkah tersebut sekaligus beririsan dengan agenda penguatan kerja sama ekonomi bilateral Indonesia–Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik global.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
