Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, menilai konflik Iran dengan AS dan Israel yang terus memanas meningkatkan risiko ekonomi dan politik global yang dapat berdampak langsung pada Indonesia. Dampak awalnya, kata dia, sudah terlihat dari kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan.
“Dari konstelasi geopolitiknya, itu sangat sulit diprediksi. Kalau kita lihat, semua negara berhati-hati menyampaikan pendapat terkait hal ini,” ujar Mari dalam Indonesia Economic Forum 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Menurut Mari, lonjakan harga energi menjadi risiko paling cepat terasa bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan langsung memengaruhi beban subsidi energi pemerintah.
“Kalau mau tahu hitungannya, setiap US$1 harga minyak naik, pengeluaran kita untuk subsidi—dikurangi yang kita terima dari minyak—bertambah Rp6,8 triliun. Jadi, misalnya ada kenaikan US$10 dari asumsi US$70 per barel, itu sudah Rp68 triliun tambahan pengeluaran di APBN,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, harga minyak sudah bergerak di kisaran US$78 per barel, melampaui asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok US$70 per barel. Jika konflik berlarut dan mengganggu distribusi energi melalui Selat Hormuz, dampaknya bukan hanya pada minyak, tetapi juga perdagangan dan rantai pasok global.
Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyoroti potensi peningkatan premi risiko global yang bisa memicu arus modal keluar dari negara berkembang. Kondisi tersebut berisiko menekan nilai tukar rupiah serta mempersempit ruang stabilisasi kebijakan moneter.
Senada dengan itu, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Misbakhun, menilai eskalasi konflik menambah beban ketidakpastian fiskal. “Kalau melihat situasi yang ada, faktor ketidakpastian di APBN kita akan bertambah,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Ia mengingatkan, kenaikan harga minyak akan memperbesar tekanan subsidi energi dan berpotensi memperlebar defisit anggaran. Jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri untuk menahan beban subsidi, dampaknya bisa merembet pada harga barang dan jasa lainnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti momentum Ramadan dan Idulfitri yang biasanya mendorong konsumsi masyarakat. Komisi XI DPR, kata dia, akan memantau respons pemerintah, termasuk koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah serta likuiditas perbankan.
“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi, pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” tutur Misbakhun.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
