Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan memanggil para eksportir untuk mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok global menyusul memanasnya situasi di Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis di kawasan Timur Tengah tersebut merupakan salah satu rute perdagangan energi tersibuk di dunia yang menghubungkan Teluk Oman dan Teluk Persia.
Pertemuan dengan pelaku usaha itu dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai dampak yang mungkin timbul terhadap aktivitas ekspor maupun impor bahan baku industri.
“Rencananya besok kami ketemu para eksportir ya, kita akan membahas problem apa. Saya ingin tahu secara teknis kira-kira masalahnya di mana, para eksportir itu kan juga impor bahan baku,” kata Budi Santoso usai peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Mendag, konflik geopolitik di suatu kawasan kerap memengaruhi jalur distribusi barang secara global. Gangguan terhadap rantai pasok internasional dapat menyebabkan hambatan ekspor maupun impor di sejumlah negara.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memicu perubahan peta perdagangan dunia. Ketika pasokan dari negara pemasok utama terganggu, sebagian pasar internasional bisa mengalami kekosongan suplai.
“Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan merubah peta perdagangan. Ketika global supply chain terganggu, pasti ada negara yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya. Di situ sebenarnya ada celah pasar yang kosong,” ujarnya.
Namun demikian, pemerintah belum dapat menghitung secara pasti dampak konflik tersebut terhadap kinerja ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan masih menunggu masukan dari para pelaku usaha serta hasil kajian Badan Kebijakan Perdagangan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Produk industri yang menggunakan bahan baku impor diperkirakan menjadi sektor yang paling rentan terdampak apabila jalur perdagangan internasional mengalami gangguan. Selain itu, kenaikan harga energi juga berpotensi mendorong meningkatnya biaya logistik dan produksi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah mulai memetakan negara tujuan ekspor alternatif yang relatif tidak terdampak konflik. Program business matching juga diarahkan ke kawasan Asia Tenggara dan Afrika guna membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
