Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi menilai langkah kesiapsiagaan berupa status siaga 1 yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 merupakan tindakan yang wajar di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.
Menurut Okta, peningkatan kesiapsiagaan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, dampak serangan AS-Israek ke Iran beberapa waktu lalu.
“Dalam kondisi dunia yang sedang memburuk, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang dampaknya dapat meluas, perlu ada kewaspadaan untuk mengantisipasi segala kemungkinan potensi ancaman yang terjadi, termasuk dalam dimensi keamanan dan pertahanan,” kata Okta dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (10/3/2026).
Ia menilai peningkatan kesiapsiagaan yang dilakukan TNI merupakan langkah antisipatif yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh institusi pertahanan negara dalam merespons perkembangan situasi global.
“Yang dilakukan TNI dengan kesiapsiagaan ini adalah hal yang wajar dan memang seharusnya dilakukan karena merupakan bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi dampak dari situasi global yang berkembang saat ini,” ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional itu juga menyoroti isi Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang memuat tujuh poin instruksi kesiapsiagaan kepada seluruh jajaran TNI.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut sejalan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
“Jika dilihat dari tujuh poin dalam isi perintah Telegram Panglima TNI tersebut, langkah-langkah itu sudah sesuai dengan salah satu tugas pokok TNI, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Okta mengimbau masyarakat untuk tidak perlu merasa cemas dengan adanya surat kesiapsiagaan tersebut. Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan bahwa TNI tengah bekerja maksimal untuk memastikan keamanan masyarakat dan stabilitas nasional tetap terjaga.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak perlu cemas dengan keluarnya surat ini. Justru dengan adanya surat tersebut menunjukkan bahwa TNI sedang bekerja secara maksimal untuk melindungi masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa status kesiapsiagaan tersebut hanya berlaku di lingkungan militer dan tidak berdampak pada aktivitas masyarakat sipil.
“Kesiapsiagaan ini tidak berlaku untuk masyarakat sipil, sehingga aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan masyarakat lainnya tetap dapat berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Sebelumnya, Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diterbitkan pada awal Maret 2026 berisi instruksi peningkatan kesiapsiagaan kepada seluruh jajaran TNI. Instruksi tersebut mencakup peningkatan pengamanan objek vital nasional, kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan fungsi intelijen, serta pemantauan perkembangan situasi keamanan yang berpotensi berdampak terhadap Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
