Jakarta, Aktual.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi mengancam keberlanjutan subsidi perikanan bagi nelayan kecil. Kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak hanya menekan ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga berdampak pada kehidupan perempuan pesisir serta keberlanjutan lingkungan laut.
Isu ini mengemuka dalam diskusi yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional. Forum tersebut menyoroti bagaimana kebijakan perdagangan global dapat memengaruhi kelompok rentan di wilayah pesisir.
Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Eknas WALHI Mida Saragih, mengatakan salah satu tekanan dalam perjanjian itu berkaitan dengan kewajiban Indonesia menyesuaikan kebijakan subsidi perikanan dengan kerangka perdagangan bebas global.
“Amerika Serikat mengharuskan Indonesia melakukan sertifikasi perjanjian subsidi perikanan, karena di dalam kerangka World Trade Organization (WTO) subsidi dianggap dapat mengganggu perdagangan bebas,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menghapus berbagai bentuk dukungan negara bagi nelayan kecil yang selama ini membantu mereka menjalankan aktivitas melaut. Jika subsidi dihapus, biaya operasional nelayan diperkirakan meningkat dan dapat menekan pendapatan mereka.
Aktivis lingkungan itu juga menyoroti kemungkinan dihapusnya subsidi bahan bakar yang selama ini menjadi komponen utama dalam kegiatan melaut.
“Termasuk di antaranya subsidi BBM yang berpotensi dihapuskan, padahal kebutuhan bahan bakar untuk melaut itu sangat tinggi,” kata Mida.
Ia menjelaskan kenaikan biaya melaut dapat berdampak langsung pada pendapatan nelayan. Jika penghasilan menurun, tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga keluarga yang bergantung pada hasil tangkapan.
Dalam banyak keluarga nelayan, perempuan biasanya memegang peran penting dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ketika penghasilan keluarga berkurang, mereka kerap harus menyesuaikan pengeluaran bahkan mencari tambahan sumber pendapatan.
“Penghapusan subsidi itu akan memperburuk peran ganda perempuan di keluarga, karena mereka yang kemudian harus memikirkan bagaimana menutupi berkurangnya pendapatan keluarga nelayan,” jelasnya.
Selain persoalan ekonomi rumah tangga, WALHI juga mengingatkan potensi dampak lingkungan dari kebijakan perdagangan tersebut. Organisasi itu menilai pembukaan investasi besar di wilayah pesisir dan pulau kecil berisiko meningkatkan eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat pesisir.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
