Jakarta, aktual.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengunggah perhitungan bisnis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui akun X miliknya. Ia menyebut skema tersebut sebagai “bisnis renyah memabukkan”.
Dalam unggahan itu, Said memaparkan perhitungan satu dapur SPPG yang rata-rata melayani 2.500 porsi per hari. Dengan nilai Rp15.000 per porsi, dana yang diterima mencapai Rp37.500.000 per hari.
Ia merinci pembagian biaya, yakni sewa dapur Rp7.500.000, operasional Rp5.000.000, dan makanan Rp25.000.000. “Betapa nikmatnya yg punya dapur SPPG 10, 100, dan 1.000,” tulisnya, Jumat (27/3/2026).
Ia juga menyoroti potensi akumulasi keuntungan dalam skala besar. “Jika Polri punya lebih 1.000 dapur SPPG maka tiap bulan setiap 1.000 dapur menerima minimal Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar),” ujarnya.
Pernyataan itu memicu reaksi beragam dari warganet. Akun @agnitraO12336 menulis, “Maling berdalih gizi ? Cara merampok dengan dalih masa depan investasi generasi emas , yang dinaungi program nasional bapak presiden,” tulisnya.
Sementara akun @kkkoormoning mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan. “Kok bisa dikali 12,5 juta per hari???? Perhitungannya dari mana??? Sekarang itu skemanya sudah beda lagi. Bukan 2000 ops, 3000 sewa. Sewa sudah diganti Rp6 juta/ hari,” tulisnya.
Di tengah polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 1.528 SPPG di seluruh Indonesia mengalami penghentian operasional sementara hingga 25 Maret 2026. Angka ini merupakan akumulasi sejak Januari 2025.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua pekan sebelumnya. “Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS,” ujarnya.
Ia menjelaskan penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi. “Setelah kita suspend, kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” kata Nanik.
BGN merinci, dari total penghentian, 72 SPPG ditutup akibat kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan, dengan rincian Wilayah I sebanyak 17 unit, Wilayah II 27 unit, dan Wilayah III 28 unit. Sementara itu, 692 SPPG lainnya dihentikan karena faktor non-kejadian menonjol seperti ketidaksesuaian pembangunan dapur dengan petunjuk teknis.
Adapun jumlah SPPG yang masih berstatus penghentian operasional hingga saat ini tercatat 764 unit, terdiri dari Wilayah I sebanyak 215 unit, Wilayah II 491 unit, dan Wilayah III 58 unit. Pemerintah menyatakan pengawasan akan terus diperketat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
