Jakarta, Aktual.com — Tim Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (09/04/2026). Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan pihaknya memberikan akses penuh kepada aparat penegak hukum dalam proses tersebut.
Dody menjelaskan, kedatangan tim Kejati DKI merupakan bagian dari pendalaman suatu perkara yang tengah ditangani. Ia menegaskan tidak ada hambatan bagi tim penyidik untuk memasuki sejumlah ruangan di lingkungan kementerian.
“Ya sudah saya tinggal kasih izin saja. Sudah begitu saja, tidak ada masalah,” ujar Dody kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (09/04/2026).
Ia mengaku tidak menanyakan secara rinci terkait perkara yang sedang diusut dan menyerahkan sepenuhnya proses kepada aparat penegak hukum. Bahkan, Dody menyatakan kesiapannya apabila ruang kerjanya turut diperiksa.
“Kalau memang dirasa perlu ruangan saya didatangi, silakan. Saya tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya kasih keleluasaan,” katanya.
Dody juga telah menginstruksikan petugas keamanan untuk mempersilakan tim Kejati DKI mengakses ruangan mana pun yang diperlukan. Namun, ia mengingatkan agar setiap barang yang diambil tetap dicatat sesuai prosedur.
Penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya. Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dan Inspektur Jenderal Maulidya Indah Junica kepada aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi sementara, tim Kejati DKI melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, antara lain Gedung Cipta Karya, Gedung Sumber Daya Air, serta Gedung Utama. Fokus pemeriksaan disebut berada di lantai tiga, termasuk ruang Sekretaris Jenderal dan Wakil Menteri.
Dalam kesempatan sebelumnya, Dody juga menyinggung adanya indikasi persoalan internal di kementeriannya. Ia menyebut kemungkinan adanya praktik yang membuat sejumlah pejabat merasa kebal terhadap pengawasan.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar dilakukan pembenahan internal di Kementerian PU.
“Kita diminta oleh Pak Presiden Prabowo untuk membersihkan diri kita sendiri atau beliau yang membersihkan kita,” ujar Dody.
Menurutnya, tugas utama yang diemban saat ini tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga melakukan pembenahan internal guna memastikan tata kelola yang lebih bersih dan transparan.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
