Jakarta, aktual.com – YLBHI mengecam rencana pemberian akses penerbangan militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia melalui skema blanket overflight access. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan menyeret Indonesia ke dalam konflik geopolitik.
Isu ini mencuat setelah adanya usulan dari pihak AS yang ditanggapi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan peringatan kepada Kementerian Pertahanan. Dalam pandangan YLBHI, kebijakan tersebut berisiko melanggar prinsip hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.
Selain itu, langkah tersebut dinilai berpotensi merusak prinsip hubungan damai di kawasan Asia Tenggara yang selama ini dijaga melalui kesepakatan regional seperti Treaty of Amity and Cooperation.
YLBHI juga menilai posisi strategis Indonesia di antara dua samudera membuat negara ini rentan dimanfaatkan sebagai jalur militer oleh kekuatan global, yang dapat berdampak pada stabilitas kawasan dan kepentingan nasional.
Lebih jauh, mereka mengkritik arah kebijakan luar negeri pemerintah yang dianggap kurang mempertimbangkan risiko jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap hubungan internasional dan persepsi global terhadap Indonesia.
Dalam pernyataannya, YLBHI menilai sejumlah kerja sama internasional dan dinamika geopolitik saat ini turut memperbesar potensi risiko bagi Indonesia, baik dari sisi keamanan, ekonomi, maupun hukum internasional.
Oleh karena itu, YLBHI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan rakyat.
“Menolak seluruh permintaan akses militer asing di wilayah Indonesia,” kata Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, Kamis (16/4).
“Mewajibkan seluruh perjanjian dan kesepakatan luar negeri untuk dibahas lebih lanjut di DPR sebelum disepakati. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 11,” ucapnya.
“Memberikan penegasan hukum terkait penggunaan wilayah Indonesia untuk operasi militer untuk negara manapun,” katanya.
“Melakukan boikot terstruktur kepada penjahat HAM Trump dan Netanyahu dengan menghentikan segala bentuk kerjasama militer serta ekonomi yang merugikan rakyat,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
