Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti penghentian sementara operasional ribuan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut jumlah dapur yang disuspend diduga jauh lebih besar dibanding angka resmi yang diumumkan pemerintah.
“Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN (Badan Gizi Nasional), jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh,” ujar Charles kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Charles menjelaskan sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan standar higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana yang dinilai belum memenuhi standar operasional.
Menurutnya, dalam beberapa kasus terdapat dapur yang tetap dipaksa beroperasi meskipun belum siap secara teknis maupun manajerial.
“Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” jelas Charles.
Ia menegaskan bahwa Program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan.
“Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara,” sambungnya.
Charles juga memberikan tiga catatan penting kepada Badan Gizi Nasional. Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan.
“Ketiga, evaluasi terhadap pola target yang terlalu menekankan kuantitas dibanding kesiapan operasional,” tutur Charles.
Ia menilai program strategis nasional seperti MBG harus dijalankan dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia M Qodari menyampaikan bahwa terdapat 1.738 dapur MBG yang operasionalnya dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” ujar Qodari saat jumpa pers di Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG,” sambung Qodari.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
